Jokowi Undang Puan ke Istana, Bahas PPKM hingga Isu Ibu Kota Baru
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani bersama beberapa pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, bertemu Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/8/2021). Puan mengatakan DPR berkomitmen bersama-sama pemerintah menangani pandemik COVID-19.
“DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan atas upaya pemerintah dalam bertindak cepat untuk mengatasi pandemik, dan dampaknya pada bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya,” kata Puan, dalam keterangan tertulis.
Politikus PDIP itu mengatakan pemerintah perlu terus meningkatkan kinerjanya dalam menangani pandemik, salah satunya dengan memperlihatkan kebijakan yang solid, implementasi yang bersinergi, dan adanya holding statement yang sama.
1. Puan minta pemerintah satu suara soal kebijakan di tengah pandemik
Pada kesempatan itu, kata Puan, Presiden Jokowi menyampaikan perkembangan penanganan pandemik COVID-19, termasuk program vaksinasi nasional, di mana Indonesia saat ini berada dalam peringkat ketujuh negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia.
“Semangat gotong-royong dalam menghadapi COVID-19 sangat dibutuhkan. DPR akan terus membantu penanganan pandemik COVID-19 yang dilakukan pemerintah demi penyelamatan rakyat. Saatnya semua elemen bangsa bersatu melawan musuh bersama ini,” kata putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
Puan mengingatkan pentingnya soliditas pada masa pandemik COVID-19. Dia pun mendorong agar jajaran pemerintah satu suara dalam menerapkan kebijakan.
“Teknis di lapangan memang terkadang dinamis, namun segala kekurangan bisa diperbaiki. Saya pribadi optimistis Indonesia bisa melewati badai ini jika semua elemen bangsa bersatu dan mau memikul beban bersama-sama,” kata dia.
2. Jokowi bahas PPKM tekan lonjakan kasus
Menurut Puan, Jokowi juga membahas mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Kebijakan PPKM dinilai berhasil menekan lonjakan kasus COVID-19.
Menanggapi hal itu, Puan meminta pemerintah membuat desain kuat penanganan COVID-19 pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Hal tersebut dinilai penting sebagai antisipasi munculnya varian-varian baru virus corona.
“Dan kementerian/lembaga agar menerapkan belanja kebutuhan dengan lebih baik. Sekaligus agar pembangunan prioritas dan pelayanan umum tetap dapat berjalan,” ujarnya.
3. Proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru tetap berjalan
Jokowi, kata Puan, juga membahas soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang akan tetap berjalan di tengah pandemik, namun menunggu waktu yang tepat. Kepada Jokowi, Puan menyatakan DPR menerima rencana tersebut.
“Namun agar semua hal terkait regulasi dan teknis bisa dipersiapkan dengan baik dan matang. Serta perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan DPR RI,” ujar mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.
4. Jokowi beri PR elite parpol koalisi pendukung pemerintah
Sekadar informasi, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengundang ketua umum dan sekjen partai politik (parpol) koalisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/8/2021). Sekjen parpol koalisi pun diberi tugas menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.
"Para sekjen ditugasi untuk menindaklanjuti topik-topik pembahasan tadi secara lebih teknis, khususnya dalam proses-proses politik untuk menghasilkan nilai legislasi, review, amandemen, perubahan-perubahan peraturan," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate kepada wartawan, Rabu (25/8/2021) malam.
"Yang memungkinkan Indonesia nanti mempunyai payung-payung hukum yang lebih baik untuk penyelenggaraan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di tingkat otonomi daerah dan capaian yang lebih bagus, belajar dari pengalaman pandemik," dia menambahkan.
Johnny menjelaskan ada lima pokok bahasan dalam pertemuan tersebut. Pokok pembahasan itu mengenai perkembangan dan evaluasi penanganan COVID-19, perekonomian nasional, strategi ekonomi dan bisnis negara. Lalu dilakukan juga pembahasan mengenai ketatanegaraan, otonomi daerah, dan sistem pemerintahan serta mengenai pemindahan ibu kota negara Indonesia.
"Namun tentu pemindahan ibu kota tidak akan berlangsung hari ini. Yang pertama yang dilakukan adalah persiapan legislasi primer yang memadai. Untuk itu proses politik dalam menghasilkan undang-undang ibu kota negara yang cocok, dan nanti akan dilakukan bersama-sama dengan partai koalisi," ucapnya.