5 Pembahasan Jokowi dan Ketum Parpol Koalisi saat Bertemu di Istana
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menggelar pertemuan dengan tujuh ketua umum dan tujuh sekjen partai politik koalisi, serta bendahara umum PDIP. Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate, menyebut ada lima pembahasan utama dalam pertemuan itu.
Mereka yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto (PDIP), Surya Paloh dan Johnny G Plate (NasDem), Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani (Gerindra), Airlangga Hartarto dan Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar), Muhaimin Iskandar dan Hasanuddin Wahid (PKB), Suharso Monoarfa dan Arwani Thomafi (PPP), Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno (PAN).
"Pertemuan dibuka oleh bapak presiden diawali oleh pengantar bapak presiden yang menyampaikan fokus-fokus pembicaraannnya," ujar Johnny kepada wartawan, Rabu (25/8/2021) malam.
1. Penanganan pandemik COVID-19 dan perekonomian nasional
Johnny menjelaskan, pembahasan pertama mengenai penanganan pandemik COVID-19. Dalam pertemuan itu, kata dia, Jokowi menjelaskan sejumlah capaian dan tantangan dalam penanganan COVID-19.
"Yang kedua, terkait dengan perekonomian nasional, yang juga terkait capaian makro ekonomi nasional, tantangan-tantangan makro ekonomi nasional," ucapnya.
Menurut Johnny, dalam menentukan arah ekonomi, juga harus memikirkan mengenai masih adanya pandemik. Sebab, saat ini juga ada varian Delta COVID-19 yang sebarannya lebih cepat menular.
2. Strategi bisnis negara
Kemudian, pembahasan yang ketiga mengenai strategi ekonomi dan bisnis negara. Menurut Johnny, Jokowi meminta dukungan kepada parpol koalisi.
Dukungan itu terkait dengan pemindahan ekonomi konsumtif ke ekonomi produktif. Jokowi berharap pemindahan itu dapat menghasilkan nilai tambah, khususnya di sektor pertambangan, pertanian, dan sektor ekonomi hijau.
3. Otonomi daerah hingga pemindahan ibu kota negara baru
Pembahasan yang keempat mengenai ketatanegaraan, otonomi daerah, dan sistem pemerintahan. Dalam pertemuan itu membahas mengenai perlunya evaluasi sistem otonomi daerah.
"Evaluasinya, otonomi daerah kita sama sistem peraturan perundangan yang ada saat ini cukup menyulitkan di dalam kecepatan mengambil keputusan. Ini kendala yang harus kita atasi," kata Johnny.
Pembahasan kelima, mengenai pemindahan ibu kota negara (IKN) baru. Menurut Johnny, meski kini masih dalam suasana pandemik, rencana pemindahan ibu kota negara baru juga harus tetap dipikirkan.
"Namun, tentu pemindahan ibu kota tidak akan berlangsung hari ini. Yang pertama yang dilakukan adalah persiapan legislasi primer yang memadai," imbuhnya.
