Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Rakyat Harus Rasakan Manfaatnya
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mewanti-wanti semua jajaran yang ada di bawahnya, agar tak sekadar mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan. Jokowi ingatkan agar semua anggaran yang ada dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat dan disampaikan secara transparan.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika mendengar laporan dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ismi Yatun, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) meraih opini WTP. Laporan pemeriksaan telah diselesaikan BPK sejak 28 Maret 2022, dan laporan tertulisnya disampaikan kepada presiden pada 31 Mei 2022.
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6/2022).
Ia kembali mengingatkan kepada para menteri agar mengikuti semua rekomendasi yang sudah disampaikan BPK. Menurut laporan dari Ismi, BPK memberikan 42.553 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa, namun baru 75 persen dari rekomendasi itu yang baru ditindak lanjuti. Sebanyak 5 persen rekomendasi tidak dijalankan sama sekali oleh kementerian atau instansi.
"Kepada para menteri, kepala lembaga maupun kepala daerah, agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK," kata Jokowi berpesan kepada jajaran yang ada di bawahnya.
Meski begitu, ada empat instansi yang laporan keuangannya diberi opini Wajar dengan Pengecualian oleh BPK. Instansi mana saja kah itu?
1. Kementerian Perdagangan dan Kemenaker adalah dua dari empat instansi yang diberi opini Wajar dengan Pengecualian
Ismi mengatakan ada empat instansi yang laporan keuangannya mendapat opini Wajar dengan Pengecualian. Keempat instansi tersebut Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kendati, secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah pusat pada 2021 masih mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), Laporan Keuangan K/L dan LKBUN (Bendahara Umum Negara) 2021, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP 2021 dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan," ungkap Ismi.
Sementara, terkait laporan keuangan empat kementerian yang meraih opini wajar dengan pengecualian, Ismi menyebut hasilnya tak berpengaruh secara material terhadap LKPP. "Terkait hal ini, kami berharap pemerintah dapat melakukan hal yang efektif, agar nantinya seluruh kementerian atau lembaga dapat memperoleh opini WTP," kata dia.
2. Jokowi dorong APBN lebih banyak digunakan untuk pembelian produk buatan dalam negeri
Dalam pidatonya, Jokowi juga kembali mewanti-wanti jajaran di bawahnya agar menggunakan dana anggaran untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri. Ia menyebut anggaran di pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun, sedangkan anggaran di daerah mencapai Rp535 triliun dan di BUMN mencapai Rp420 triliun.
"Ini kan jumlah (anggaran) yang tidak sedikit. Jika dana ini dibelanjakan untuk barang-barang produksi di dalam negeri, maka akan memberikan dampak yang signifikan dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mendorong untuk terus menciptakan nilai tambah ekonomi dengan hilirisasi industri. Mulai dari sektor tambang hingga ke sektor pangan.
"Membangun industri pengolahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau kalau bisa menjadi barang jadi. Ini dapat menciptakan efek multiplier/efek berganda yang berlipat-lipat, bukan hanya pada nilainya tetapi juga kita harapkan pada penyerapan tenaga kerja untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luas dan sebanyak-banyaknya," tutur Jokowi.
3. Jokowi desak jajarannya lebih peka melihat situasi ekonomi yang belum pulih
Mantan Wali Kota Solo itu juga mengingatkan jajarannya agar bersikap lebih peka dalam situasi ekonomi yang belum pulih dampak pandemik COVID-19. Apalagi kondisi saat ini diperparah dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang belum ada tanda-tanda mereda. Perang yang terjadi di dua negara tersebut, kata Jokowi, benar-benar mengganggu rantai pasok pangan ke seluruh dunia.
Kini, kata Jokowi, ancaman krisis energi dan pangan sudah mulai dirasakan di semua negara. "Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama, perasaan yang sama untuk menyikapi, menyiapkan respons dan kebijakan yang tepat di semua tataran lembaga negara. Mulai dari jajaran pemerintahan pusat sampai ke daerah," tutur dia.
