Jakarta, IDN Times - Data terbaru Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan total korban keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 37.270 orang sejak program tersebut berjalan pada bulan Januari 2025 hingga Mei 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.167 korban tercatat sepanjang Januari hingga 31 Mei 2026. Angka itu menunjukkan kasus keracunan masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia sejak lebih dari satu tahun pelaksanaannya.
Menurut data dari JPPI, korban keracunan MBG paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah dengan 2.924 korban. Kemudian, disusul Jawa Timur sebanyak 1.512 korban dan Jawa Barat 793 korban.
Sementara itu, Provinsi Kalimantan Utara, Maluku, Riau, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat Daya tercatat nihil atau tidak ada korban keracunan karena MBG
Melansir NEW Indonesia JPPI, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai jumlah korban yang tercatat sejak awal tahun menunjukkan potensi kasus yang lebih besar dibandingkan tahun 2025.
Ubaid mengungkapkan, hingga 7 April 2026, jumlah korban keracunan MBG telah mencapai 5.523 orang. Angka tersebut dinilai sebagai sinyal bahaya karena pada 2025 lonjakan kasus dalam jumlah besar baru terjadi mulai Agustus.
Sedangkan pada 2026, ribuan korban sudah tercatat sejak Januari. Menurut dia, kondisi ini menunjukkan bahwa kasus keracunan MBG berpotensi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, Ubaid juga menyoroti bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 26.097 SPPG yang beroperasi, tetapi sebagian besar disebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurut Ubaid, peningkatan jumlah penerima manfaat membuat dapur MBG harus memproduksi makanan dalam jumlah besar di luar kapasitas sehingga berpotensi menyebabkan makanan tidak matang sempurna.
"Dengan jumlah penerima manfaat terus meningkat, dapur-dapur dipaksa memasak porsi yang sangat besar di luar kapasitas idealnya. Hal ini menyebabkan makanan tidak matang sempurna dan waktu tunggu distribusi terlalu lama," ujar Ubaid.
Ubaid menilai, program MBG sebaiknya diprioritaskan bagi anak-anak yang mengalami stunting dan kekurangan gizi, bukan diterapkan secara merata kepada seluruh siswa.
Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah tidak menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Menurut dia, masih banyak persoalan di sektor pendidikan yang membutuhkan perhatian.
Terakhir, dia merekomendasikan agar pemerintah melarang SPPG yang tidak memiliki SLHS tidak dizinkan untuk menyediakan MBG serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan guna mencegah terulangnya kasus keracunan.
"Jangan izinkan SPPG yang tidak punya SLHS untuk menyediakan MBG. Standar operasional keamanan pangan harus dilaksanakan supaya mencegah kasus keracunan tak terulang lagi," kata Ubaid.