Jurnalis Perempuan Hadapi Risiko Berlapis, Komnas Desak Ada Perlindungan

Komnas Perempuan mencatat, dinamika sosial dan politik di ruang publik meningkatkan partisipasi warga sekaligus kerentanan kebebasan sipil dan hak menyampaikan pendapat. Maka, korelasinya peran jurnalis juga jadi penting untuk hadirkan informasi.

Namun, kerja jurnalis tidak mulus. Ancaman, kekerasan, dan intimidasi jadi tanda kebebasan pers belum sepenuhnya terlindungi, bukan hanya jadi masalah nasional namun global.

Komnas Perempuan mengungkapkan, kekerasan pada jurnalis perempuan menunjukkan masih kuatnya ketimpangan gender di dunia media. Ruang bagi perempuan di dunia jurnalisme belum sepenuhnya aman dan setara, baik dalam bentuk perlakuan di lapangan maupun perlindungan dari serangan berbasis gender.

Fenomena ini mencerminkan pandangan ini sejalan dengan Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum No. 35 Tahun 2017 yang menyatakan, kekerasan terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik, termasuk jurnalis dan pembela HAM perempuan, adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang wajib dicegah, diselidiki dan dipulihkan oleh negara.

Komnas Perempuan meminta pemerintah bisa pastikan perlindungan yang komprehensif bagi jurnalis, khususnya jurnalis perempuan. Hal itu dilakukan lewat mekanisme penegakan hukum yang transparan, responsif gender, serta berorientasi pada pemulihan korban.

Negara juga diharapkan bisa perkuat sistem pencegahan kekerasan di ruang digital dan melibatkan lembaga pers serta masyarakat sipil dalam memastikan kebebasan pers.

“Mengakhiri impunitas atas kekerasan terhadap jurnalis adalah bagian dari memastikan ruang demokrasi yang aman bagi semua. Perlindungan terhadap jurnalis perempuan tidak hanya soal kebebasan pers, tetapi juga tentang keadilan gender dan hak asasi manusia,” ujar Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti.