JK Benarkan Ada Kebocoran Anggaran, Tapi Tak Sampai 25 Persen

08 Feb 2019, 15:20 WIB

IDN Times/Gregorius Aryodamar

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla tidak menampik adanya kebocoran di dalam keuangan negara. Namun, jumlahnya tidak mencapai 25 persen atau setara Rp500 triliun seperti yang disampaikan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

"Iya tentu (ada kebocoran anggaran). Kalau tidak bocor, kenapa banyak aparat pemerintah yang tertangkap? Ya, pasti (anggaran ada yang bocor). Tapi, kesimpulannya tidak berlebihan," ujar JK yang ditemui di kantor pusat PMI Jakarta pada Jumat (8/2).

Ia menyebut adanya kebocoran anggaran karena ada pejabat hingga kepala daerah yang melakukan korupsi. Namun, ia sekali lagi menegaskan, jumlah anggaran yang bocor tidak mencapai 25 persen. JK pun tidak membantah anggaran bisa bocor lantaran masih banyak yang korupsi.

"Iya tentu (bocornya karena korupsi), ternyata banyak yang masuk ke KPK kan? Tapi tentu tidak semua, jangan disama ratakan, ada bersih ada tidak. Tidak semua. Tidak benar itu diratakan 25 persen," kata dia lagi.

Lalu, apa komentar JK soal masih banyaknya praktik korupsi yang terjadi di Tanah Air?

1. Banyak yang menyalahgunakan anggaran di proyek pembangunan

Menurut JK, saat ini banyak penyimpangan anggaran yang ditemui di pos proyek pembangunan. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu menyebut korupsi tidak bisa dibenarkan. Namun, apa yang disampaikan oleh capres Prabowo Subianto tidak sepenuhnya benar.

"Artinya, tidak seberapa besar apa yang dikatakan itu (kebocoran 25 persen). Apalagi saat ini sudah banyak orang yang ditangkap, sehingga pasti mereka takut," kata JK.

Ia menambahkan, hanya orang-orang yang benar-benar pemberani yang punya nyali tetap korupsi kendati sudah tahu konsekuensinya akan berada di balik bui.

2. JK menyebut pemerintah sudah keras terhadap para koruptor

Ia juga menggarisbawahi pemerintah sudah bersikap tegas terhadap para koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak pandang bulu dalam memproses pelaku korupsi. Entah itu Menteri atau pengusaha swasta tetap diproses.

"Karena Menteri saja 9 yang ditangkap, bupati 120 (orang), gubernur 19. Ada tidak negara yang seperti itu? Tunjukkan satu negara yang anggota DPR nya ada 40 yang ditangkap, kepala daerahnya ada 100 orang lebih (yang diproses KPK). Coba cari negara yang seperti itu," kata JK.

Pesan yang ingin disampaikan, kata JK, yakni apabila ada perbuatan korupsi, maka tindak pemberantasannya juga akan keras.

3. JK sulit memperkirakan jumlah anggaran yang bocor

Ilustrasi uang/Dok. IDN Times

Saat ditanya prediksi angka anggaran yang bocor, JK mengaku sulit memperkirakan nominal pasti.

"Tidak ada (perkiraan). Sulit kita perkirakan. Bahwa kasus-kasus yang kita lihat itu, orang minta bagian 7 persen, ada 10 persen. Tidak ada yang minta 25 persen. Ya, paling nakal kira-kira 15 persen. Itu yang masuk pengadilan ya, yang lain saya tidak tahu," kata dia lagi.

4. Jokowi menantang Prabowo untuk melaporkan ke KPK apabila ada kebocoran anggaran

idntimes.com

Capres petahana Joko Widodo rupanya tidak betah disebut banyak terjadi kebocoran anggaran di era pemerintahannya. Ia pun menantang balik kubu Prabowo untuk melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi, harus disertai dengan bukti yang lengkap.

"Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal... (sambil menunjuk ke mulut)," tutur Jokowi ketika berbicara di perayaan Hari Imlek Nasional 2019 di JI Expo, Kemayoran pada Kamis kemarin.

Ia menjelaskan anggaran 25 persen yang diklaim bocor apabila dirupiahkan maka itu bukan uang yang sedikit. Maka, ia pun kembali mendorong kubu Prabowo agar segera melaporkannya ke KPK apabila ditemukan kebocoran anggaran.

"Kalau memang (anggaran) bocor hingga 25 persen, laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu. Dulu 2014, coba diingat-ingat, 2014 lalu katanya bocor Rp7.200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun," tutur dia.