Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Kabar Baik! 2.176 Sekolah Swasta di Jakarta Akan Gratis Tahun Depan

Kabar Baik! 2.176 Sekolah Swasta di Jakarta Akan Gratis Tahun Depan
Ilustrasi aktivitas siswa di sekolah dasar. (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
  • Program sekolah swasta gratis diterapkan pada 2025 di Jakarta
  • Ada 2.176 sekolah swasta yang akan bergabung dalam program, namun 415 sekolah memilih tidak ikut
  • Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta berharap program ini tidak mengurangi subsidi pendidikan tinggi bagi penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengungkapkan, sudah ada dua ribu lebih sekolah swasta di Jakarta yang bergabung dalam program sekolah gratis.

Rencananya, program sekolah swasta gratis ini akan diterapkan pada 2025. Sementara Komisi E dan Pemprov DKI akan segera menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis pada 20 Agustus 2024.

“Soal sekolah swasta gratis ada 2.176 sekolah swasta nanti akan gratis. Tetapi 415 sekolah swasta yang tidak masuk (memilih tidak ikut) dalam program sekolah gratis,” ujar Jhonny, dalam keterangan, Minggu (18/8/2024) 

  1. 1. Program sekolah gratis tidak berdampak pada para penerima KJMU

    Ilustrasi KJMPU/Pemprov DKI Jakarta
    Ilustrasi KJMPU/Pemprov DKI Jakarta

    Dia berharap, penerapan program sekolah gratis tidak berdampak pada para penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Mahasiswa dan mahasiswi ini harusnya tetap bisa menikmati program subsidi pendidikan tinggi dari Pemprov DKI Jakarta.

    “Saya melihat banyak program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dikurangi. Termasuk KJMU. Padahal efek dari KJMU itu tidak kita lihat sekarang, tetapi nanti 15 sampai 20 tahun yang akan datang,” kata Jhonny.

  2. 2. Beasiswa era Soeharto jadi contoh

    Presiden Suharto (commons.wikimedia.org/Sekretariat Negara Republik Indonesia)
    Presiden Suharto (commons.wikimedia.org/Sekretariat Negara Republik Indonesia)

    Ia mencontohkan, program beasiswa di era pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, banyak program beasiswa dikucurkan. Misalnya, Program Beasiswa Supersemar, dan saat ini para penerima beasiswa itu telah mengabdi dan berperan besar dalam kemajuan Bangsa Indonesia.

    “Saya khawatir kalau kita tidak perhatikan hal-hal ini nanti disparitas antara orang kaya, orang pintar dengan orang miskin itu semakin senjang di Jakarta ini,” kata Jhonny.

  3. 3. APBD bisa mengurangi kesenjangan melalui subsidi

    Ilustrasi APBD (dok. istimewa)
    Ilustrasi APBD (dok. istimewa)

    Secara filosofis, jelas dia, baik APBD maupun APBN berfungsi sebagai instrumen negara untuk mewujudkan keadilan dan menekan kesenjangan sosial.

    Melalui beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi Jakarta merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya mewujudkan keadilan dan mengurangi kesenjangan.

    ‌“Saya tahu kita semua paham bahwa APBD dan APBN itu punya fungsi distributif yaitu bagaimana melalui APBD itu kita bisa mengurangi kesenjangan melalui subsidi, termasuk dalam hal ini beasiswa,” kata Jhonny.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More