Kajian UI: Ketimpangan MBG di Daerah 3T, Standarisasi Menu Dikritik

25 Feb 2026, 13:30 WIB

Dini Suciatiningrum

Kajian UI: Ketimpangan MBG di Daerah 3T, Standarisasi Menu Dikritik

Petugas menyiapkan makanan di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey)

Intinya Sih

Evaluasi UI terhadap program Makan Bergizi Gratis menemukan masalah efektivitas seperti makanan basi, keterlambatan distribusi, dan standar menu nasional yang kurang sesuai budaya makan lokal di wilayah 3T.
Ketimpangan akses terlihat dari harga pangan lebih mahal dan infrastruktur terbatas di daerah 3T, sementara alokasi program belum menyesuaikan tingkat kerentanan wilayah secara adil.
Tata kelola MBG dinilai terlalu sentralistik dengan ruang adaptasi daerah minim, serta muncul dinamika kepentingan antara agenda politik nasional, industri pangan besar, dan kebutuhan masyarakat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Evaluasi kebijakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap sejumlah persoalan mendasar dalam aspek efektivitas, keadilan, tata kelola, hingga kapasitas implementasi daerah.

Evaluasi ini tertuang dalam policy paper berjudul “Dari Program Menjadi Gerakan: Redesain Strategis Makan Bergizi Gratis dengan Prioritas Daerah 3T” yang disusun Juliana Pramesti D.K dari program Magister Sosiologi, Peminatan Kebijakan Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia (2025).

"Evaluasi ini merujuk data empiris dari CISDI dan CELIOS, serta pendekatan teori kebijakan sosial yang menekankan efektivitas, keadilan, partisipasi komunitas, dan kesesuaian konteks sosial-budaya," tulis Juliana dikutip, Rabu (25/2/2026).

1. Makanan basi sampai risiko keterlambatan

Menu makanan bergizi gratis dari dapur SPPG di sekolah Bosowa Bina Insani Bogor, Senin (6/1/2025). (Linna Susanti/IDN Times).

Dalam aspek efektivitas, kata dia, ditemukan adanya kasus makanan basi, keterlambatan distribusi, dan risiko keamanan pangan pada fase awal implementasi MBG.

Kualitas makanan dinilai tidak konsisten, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menghadapi rantai logistik panjang dan keterbatasan fasilitas rantai dingin

"Selain itu, standardisasi menu nasional dinilai kurang mempertimbangkan keragaman budaya makan lokal dan ketersediaan bahan pangan daerah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya keberterimaan menu di sejumlah wilayah dan berpotensi meningkatkan food waste," tulis Juliana.

2. Alokasi program dinilai belum sepenuhnya bersifat diferensial

SPPG Palmerah menyiapkan paket makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (6/1/2025). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Evaluasi juga menyoroti aspek keadilan distribusi program. Harga pangan di wilayah 3T dilaporkan 30 sampai 50 persen lebih mahal dibandingkan wilayah non-3T. Sementara itu, infrastruktur dasar seperti air bersih, dapur, listrik, dan transportasi masih sangat terbatas.

"Di sisi lain, prevalensi stunting dan anemia tertinggi tercatat di Papua, NTT, Maluku, dan Halmahera. Namun, alokasi program dinilai belum sepenuhnya bersifat diferensial sesuai tingkat kerentanan wilayah," kata dia.

Pemerintah daerah dan sekolah disebut kerap bekerja di luar kapasitas tanpa dukungan anggaran logistik yang memadai.

3. Dinamika kepentingan antara agenda politik nasional

Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jumat (13/2/2026). (IDN Times/Trio Hamdani)

Dari sisi tata kelola, MBG dinilai direalisasikan melalui pendekatan yang sangat sentralistik. Pemerintah pusat berperan sebagai pengendali utama standar gizi nasional, tetapi ruang adaptasi bagi pemerintah daerah dinilai terbatas.

Kebijakan ini juga disebut belum sepenuhnya mempertimbangkan keragaman budaya makanan lokal. Orangtua dan pelaku UMKM cenderung menjadi pelaksana pasif, bukan bagian dari perancang maupun pengawas program.

"Evaluasi turut mencatat adanya dinamika kepentingan antara agenda politik nasional, industri pangan besar, dan kebutuhan masyarakat, sementara transparansi rantai pasok dinilai belum optimal," ujar dia.