Forum Guru P2G Heran Prabowo Minta Sekolah Ajarkan Bahasa Prancis
- P2G menilai instruksi Presiden Prabowo untuk mewajibkan pelajaran bahasa Prancis di semua sekolah terkesan mendadak, tidak terencana, dan bukan kebutuhan prioritas pendidikan nasional.
- Organisasi guru itu menolak kebijakan tersebut karena dianggap melenceng dari RPJMN 2025–2029 serta berpotensi menambah beban kurikulum tanpa dasar perencanaan yang matang.
- P2G mengingatkan Indonesia masih kekurangan ratusan ribu guru ASN dan menyarankan agar pemerintah fokus memperbaiki kompetensi dasar siswa serta menjadikan bahasa asing sebagai kegiatan ekstrakurikuler saja.
Jakarta, IDN Times - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto terkait instruksi agar sekolah wajib mempelajari bahasa Prancis. Kebijakan ini membuat guru dan siswa keheranan.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan instruksi ini tidak jelas dan tidak terencana. Kebijakan ini juga terkesan terburu-buru dan belum menjadi kebutuhan prioritas, serta dirasa sebagai basa-basi diplomatik saja.
"Tak ada angin atau hujan, tiba-tiba Pak Presiden memerintahkan sekolah di semua tingkatan mengajarkan bahasa Prancis kepada murid," kata Satriawan kepada IDN Times, Sabtu (30/5/2026).
1. Mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini
Setelah bahasa Portugis, Spanyol, dan Prancis, Satriawan khawatir, Prabowo bakal meminta bahasa Jepang masuk kurikulum sekolah, setelah ia melakukan pertemuan bilateral dengan Jepang. Begitu juga setelah bertemu China, Prabowo bakal menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib di sekolah.
"Mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini," ujar dia.
2. Tidak bisa membuat kebijakan pendidikan yang melenceng dari RPJMN
P2G menolak keras instruksi Presiden Prabowo yang mewajibkan pelajaran bahasa Prancis dan Portugis di seluruh jenjang sekolah. Mereka menilai kebijakan ini tidak realistis, menambah beban kurikulum dan melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
"Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan yang melenceng dari RPJMN yang sudah ditetapkan," kata Satriwan.
3. Padahal Indonesia masih kekurangan 374 ribu guru ASN
Kebijakan ini diprediksi memicu krisis guru yang parah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), Indonesia masih kekurangan 374 ribu guru ASN. Jika bahasa Prancis dan Portugis diwajibkan di 240 ribu sekolah, pemerintah harus menyediakan 480 ribu guru baru.
"Dan kebutuhan 480 ribu guru tidak akan bisa terpenuhi oleh pemerintah, apalagi sudah enam tahun pemerintah tak lagi merekrut guru PNS. Alhasil, tak ada guru profesional yang akan mengajar pelajaran tersebut," ujar Satriawan.
4. Pemerintah harusnya fokus benahi kompetensi dasar siswa di pelajaran lain
Dibanding memaksakan bahasa baru, P2G menyarankan pemerintah seharusnya fokus membenahi kompetensi dasar siswa pada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris yang saat ini masih di bawah standar minimum berdasarkan hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025.
"Ketimbang memaksakan bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah," ujar Kabid Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri.
Sebagai solusi, P2G juga menyarankan agar kedua bahasa asing tersebut tidak diwajibkan. "Sebagai solusi, pemerintah dapat menjadikan bahasa Prancis dan Portugis sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid di sekolah, jadi bentuknya klub siswa, bagi yang berminat saja, tidak wajib," kata dia.
