Kala Dua Tiang PLN Berdiri di Tanah Pribadi, Pemilik Mengadu ke MK

Di atas tanah milik Deva di Kabupaten Magetan, berdiri dua tiang listrik jaringan distribusi beserta fondasi beton dan tali pancang. Menurut dalil yang disampaikan dalam persidangan, keberadaan tiang-tiang tersebut tidak disertai dokumen izin resmi, bukti pembayaran ganti rugi atau kompensasi, maupun catatan pembebanan dalam sertifikat hak miliknya.

Persoalan tersebut kemudian membawanya ke MK. Deva mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pasal 30 ayat (2) mengatur kewajiban pemberian ganti rugi atau kompensasi atas penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Sementara itu, Pasal 30 ayat (5) mengatur kewajiban menyelesaikan masalah tanah, termasuk memberikan kepastian mengenai status, luas, batas, dasar penguasaan atau penggunaan, serta hubungan hukum atas bagian tanah yang digunakan secara permanen untuk kegiatan ketenagalistrikan.

Menurut Deva, kedua ketentuan tersebut belum memberikan kepastian yang cukup mengenai penggunaan tanah milik warga untuk jaringan distribusi listrik.

“Norma tersebut mewajibkan pemberian ganti rugi atau kompensasi, namun tidak mengatur secara tegas jenis-jenis penggunaan tanah yang wajib diberikan kompensasi, termasuk apakah jaringan distribusi termasuk di dalamnya,” terang Deva.

Deva menilai ketidakjelasan tersebut membuka ruang penafsiran mengenai kewajiban kompensasi. Karena itu, ia meminta MK memperjelas bahwa penggunaan tanah untuk seluruh jenis kegiatan ketenagalistrikan, termasuk jaringan distribusi, harus tercakup dalam ketentuan tersebut.

Bagi Deva, persoalannya tidak berhenti pada kompensasi. Ia juga ingin ada kejelasan mengenai pencatatan penggunaan tanah dalam dokumen pertanahan.

Dalam permohonannya, Deva menyoroti kondisi yang menurutnya tidak sejalan antara kenyataan fisik di lapangan dan administrasi pertanahan.

Secara fisik, sebagian tanahnya digunakan untuk berdirinya tiang listrik. Namun, menurut Deva, sertifikat hak miliknya tidak mencatat adanya pembebanan atas penggunaan tersebut.

Deva menilai Pasal 30 ayat (5) UU Ketenagalistrikan belum secara tegas mewajibkan pencatatan hasil penyelesaian masalah tanah ke dalam sistem pendaftaran tanah.

“Norma tersebut mewajibkan penyelesaian masalah tanah, namun tidak mengatur secara tegas kewajiban pencatatan hasil penyelesaian tersebut dalam sistem pendaftaran tanah,” ujar dia.

Kondisi itu, menurut Deva, menimbulkan ketidakpastian mengenai status tanah, kejelasan kompensasi, serta pemanfaatan lahan. Deva juga mengaku tetap menanggung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas seluruh luas tanahnya.

“Inilah yang Pemohon sebut sebagai dualisme administrasi, di mana beban fisik tanah tidak pernah tersinkronisasi ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional,” jelas dia.

Atas dasar itu, Deva meminta MK memberikan tafsir bersyarat terhadap kedua pasal yang diuji. Ia ingin frasa “penggunaan tanah” dalam Pasal 30 ayat (2) dimaknai mencakup seluruh jenis penggunaan tanah untuk kepentingan ketenagalistrikan, termasuk jaringan distribusi.

Sementara itu, frasa “wajib menyelesaikan masalah tanah” dalam Pasal 30 ayat (5) diminta dimaknai mencakup kewajiban mencatat hasil penyelesaian dalam buku tanah dan sertifikat hak milik.

Namun, permintaan tersebut masih berupa dalil dan petitum yang diajukan Deva. MK belum memutus pokok permohonan tersebut. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, para hakim justru meminta Deva memperjelas dasar konstitusional dan hubungan antara ketentuan undang-undang yang diuji dengan kerugian yang dialaminya.

Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, didampingi Hakim Konstitusi Adies Kadir dan Liliek Prisbawono Adi, memberikan sejumlah nasihat untuk memperbaiki permohonan.

Adies meminta Deva menyesuaikan penulisan objek pengujian dengan teknik penyebutan norma hasil perubahan yang lazim digunakan MK. Ia juga meminta Deva memilih hak konstitusional yang relevan dan menjelaskan kaitannya dengan kerugian yang dialami.

Adies kemudian mempertanyakan apakah Deva sudah mengetahui keberadaan tiang listrik ketika membeli tanah tersebut.

“Apakah sebelum membeli tanah Pemohon sudah mengetahui keberadaan tiang tersebut? Kalau tidak, apakah pernah menelusuri kepada pemilik sebelumnya mengenai dasar pemasangan dua tiang PLN itu?” tanya Adies.

Menurut Adies, hal tersebut penting untuk menilai apakah kerugian yang dialami benar-benar merupakan akibat langsung dari norma yang diuji. Ia juga meminta Deva menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk merelokasi tiang, termasuk apakah pernah ada permohonan pembangunan yang ditolak akibat keberadaan tiang tersebut.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menilai persoalan yang dialami Deva berpotensi lebih berkaitan dengan penerapan aturan daripada konstitusionalitas norma.

“Ini bukan masalah konstitusional, melainkan masalah implementasi norma. Ini bukan kerugian konstitusional, tetapi kerugian materiil yang Bapak alami,” terang Liliek.

Ia menyarankan Deva mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Magetan. Liliek juga merujuk putusan kasasi Mahkamah Agung yang memerintahkan PLN memindahkan tiang listrik dari tanah warga di Aceh.

Saldi Isra turut meminta Deva memperjelas kewenangan MK dan kedudukan hukumnya sebagai pemohon. Ia menekankan pentingnya menjelaskan hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dan kerugian yang dialami, termasuk kemungkinan persoalan tersebut bersumber dari undang-undang lain.

“Undang-undang tidak dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan perorangan. Masa setiap orang ada masalah, lalu undang-undang yang berubah?” ujar Saldi.

Saldi juga mengingatkan bahwa Pasal 30 ayat (2) telah diubah melalui UU Cipta Kerja. Karena itu, Deva diminta memastikan kembali ketentuan yang diuji sesuai dengan rumusan norma dan petitum permohonannya, serta membaca kembali Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.

Deva diberi waktu 14 hari kerja untuk memperbaiki permohonannya. Perbaikan tersebut paling lambat diterima Kepaniteraan MK pada Rabu, 21 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB.

Perjuangan Deva di ruang sidang kini belum selesai. Ia masih harus merapikan argumentasi hukumnya sebelum MK menilai lebih jauh permohonan tersebut. Dari layar yang menjadi penghubungnya dengan ruang sidang, ia membawa satu keinginan sederhana: agar keberadaan tiang listrik di atas tanahnya memiliki kejelasan, bukan hanya secara fisik, melainkan juga dalam hukum dan administrasi pertanahan.