Menaker Ida: Kalau BLK Hanya Lahirkan Pengangguran, Lebih Baik Ditutup

05 Mar 2021, 16:00 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) di pusat dan daerah agar dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri.

Ia berujar, jika BLK hanya melahirkan pengangguran baru, lebih baik BLK ditutup saja karena tidak ada gunanya. Ida pun mendorong agar pelatihan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha (DUDI) setempat, sehingga alumni pelatihan dapat langsung terserap ke pasar kerja.

"Kalau BLK ternyata akan melahirkan pengangguran baru, tidak usah bangun BLK Sofifi di Maluku Utara ini. Tutup saja. Buat apa kalau pelatihan kita lakukan justru malah menambah pengangguran baru," kata Menaker Ida di BLK Ternate, Maluku Utara, Jumat (5/3/2021).

1. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang kompeten

Default Image IDN

Lebih lanjut Menaker Ida mengatakan, Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang menjadi harapan bagi pembangunan wilayah Indonesia bagian Timur karena memiliki banyak sumber daya yang harus dikembangkan untuk menarik investasi baru yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru.

"Ayo, kita kolaborasi, baik pemerintah dan swasta untuk siapkan SDM kompeten. SDM Maluku Utara harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ini menjawab tantangan pengangguran kita yang semakin tinggi. Kita tidak bisa melakukan kerja biasa-biasa saja. Kita harus bisa menjawab kebutuhan, tantangan, dan dinamika ketenagakerjaan," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menaker Ida juga mengajak seluruh pengelola BLK, termasuk BLK Ternate agar melakukan berbagai transformasi mulai dari reformasi kelembagaan, redesign substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, hingga rebranding BLK, dan relationship.

2. Sikapi pandemik, Kemnaker susun pelatihan vokasi

Default Image IDN

Menyikapi munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemik, Kemnaker telah menyusun sejumlah kebijakan pelatihan vokasi di antaranya adalah kebijakan Triple Skilling, yakni skilling, reskilling, dan upskilling bagi pekerja.

Selain itu, Kemnaker juga melakukan optimalisasi pemagangan berbasis jabatan, peningkatan soft skills, perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online, serta kolaborasi dengan semua stakeholders, terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Mendorong kolaborasi

Menaker Ida Fauziyah melakukan salam siku dengan Gubernur NTT. (Dok. Kemnaker)

Menaker Ida juga mendorong adanya sinergi dan kolaborasi antara BLK dan stakeholders, terutama dari dunia usaha dan industri sebagai pengguna tenaga kerja. Menurutnya, dengan dilakukannya sinergi, maka dapat dipastikan lulusan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap.

Ia menilai dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja yang memiliki peran besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta.

"Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BLK dan industri," ucapnya. (WEB)