Kapolri Berkomitmen Dukung Pembangunan IKN

27 Des 2023, 13:40 WIB

Lokasi Titik Nol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). (IDN Times/Sri.Wibisono)

Jakarta, IDN Times - Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit mengungkap komitmen Polri untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, pembangunan IKN wujud menghapus paradigma Jawa sentris.

Hal itu disampaikan Sigit saat memaparkan Rilis Akhir Tahun Polri di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023).

“Polri berkomitmen untuk mendukung program mengamankan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Karena kita harapkan ini juga akan mengubah paradigma Jawasentris menjadi Indonesiasentris,” ujar Sigit.

1. Polri gelar beberapa operasi dalam rangka mengawal pembangunan IKN

Presiden Jokowi groundbreaking apartemen The Pakubuwono Nusantara di IKN. Foto BPMI Setpres

Dalam mendukung pembangunan IKN, Polri telah menggelar beberapa operasi diantaranya Sabang Patroli dengan penanaman mangrove, menggelar bakti kesehatan sampai dengan menggelar Operasi Terpusat Nusantara Mahakam 2023.

“Serta operasi wilayah Mahakam 2023, teramsuk salah satunya adalah pada saat melakukan langkah-langkah pembentukan satgas pembebasan lahan-lahan IKN,” ujar Sigit.

“Kita harapkan ini semuanya bisa berjalan sehingga rencana pemerintah untuk melaksanakan upacara HUT kemerdekaan di IKN dapat berjalan, dan ini juga menjadi simbol identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi nasional di masa depan,” imbuhnya.

2. Pemerintah gelontorkan pagu anggaran pembangunan IKN Rp29,4 triliun

Presiden Jokowi groundbreaking apartemen The Pakubuwono Nusantara di IKN. Foto BPMI Setpres

Pemerintah menggelontorkan pagu anggaran pembangunan IKN sebesar Rp29,4 triliun di 2023.

Anggaran tersebut terbagi antara klaster infrastruktur dan klaster non-infrastruktur, dengan rincian proyek-proyek seperti pembangunan istana negara, pusat pemerintahan, pemukiman ASN, jalan tol IKN, duplikasi jembatan, bendungan, dan penanganan banjir.

Total alokasi anggaran IKN dari 2022 hingga 2024 mendatang adalah Rp75,5 triliun untuk mempersiapkan kepindahan pada Agustus 2024.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan dana dari anggaran negara untuk membangun proyek di IKN, tetapi juga mengundang sektor swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan tersebut.

3. Pembangunan IKN tidak membebankan APBN

Presiden Jokowi groundbreaking apartemen The Pakubuwono Nusantara di IKN. Foto BPMI Setpres

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tidak membebankan APBN dalam pembangunan IKN Nusantara.

Per 9 Januari 2023, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebutkan lebih dari 100 investor dari dalam dan luar negeri telah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN, melalui pengajuan dokumen letter of intent (LoI) atau surat ketertarikan investasi.

Sektor infrastruktur dan utilitas menjadi yang paling diminati, diikuti oleh mixed-use dan komersial, perumahan, konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah, serta teknologi.

Bambang mengatakan, perumahan termasuk prioritas dalam tahapan pembangunan di IKN Nusantara, diikuti dengan penyediaan air minum, instalasi listrik, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan transportasi.

"Berikutnya yang high priority ada sekolah, rumah sakit, lifestyle facilities, olahraga, kemudian taman-taman. Mal untuk pekerja mencari hiburan," kata Bambang.