Jakarta, IDN Times - Keberadaan tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku hingga saat ini masih belum diketahui. KPK sendiri sudah menyatakan bahwa kader PDI Perjuangan itu berstatus buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).
KPK juga meminta bantuan Polri untuk mencari keberadaan Harun. Lantas, bagaimana perkembangannya sejauh ini?
Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengatakan, dia sudah menyebarkan surat yang menyatakan Harun sebagai DPO ke 34 kepolisian daerah (polda) dan 540 kepolisian resor (polres) di Indonesia.
"Sehingga anggota Polri seluruh Indonesia sudah memegang (surat) DPO tersangka HM (Harun Masiku). Kita berdoa saja mudah-mudahan nanti Polri yang temukan. Tentu (Harun) kita serahkan ke KPK," kata Idham di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).
PDIP dianggap melemahkan dan menghalangi penyelidikan KPK terkait pengungkapan kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan. Koordinator Tim Hukum PDI Perjuangan I Wayan Sudirta, membantah tudingan tersebut. Menurutnya, partainya tak pernah menghalangi kinerja KPK terkait Harun Masiku.
"Tadi dibilang bahwa KPK bisa men-status quo-kan kantor PDIP jika ditemukan barang bukti terkait Harun Masiku. Tapi ini kan salah, sebab mana mungkin kesalahan seorang anggota dibebankan ke partai," ujar I Wayan Sidarta dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan TVOne pada Selasa (28/1) malam.
"Tolong KPK bedakan antara Harun Masiku sebagai anggota PDIP dan PDIP sebagai partai politik, jangan ada upaya politisasi," sambungnya.
Berlarut-larutnya kasus yang menimpa Harun Masiku ini turut menyeret PDIP sebagai partai politik tempat bernaungnya tersangka kasus suap yang kini buron tersebut. I Wayan Sidarta juga mengeluhkan bahwa citra partainya kini sudah buruk di mata rakyat.
"Akibat kasus Harun ini, citra partai kami sudah buruk. Citra PDIP sebagai partai politik sudah babak belur, jadi ya gak mungkin PDIP melindungi Harun Masiku," ucapnya.
Lebih lanjut, Wayan juga mempertanyakan bola panas yang bergulir di media massa dan publik seolah-olah menyudutkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut pria asal Bali itu, belum ada bukti yang terbukti benar namun nama sang Sekjen sudah tercoreng.
"Selain citra partai kami yang buruk, kami juga mempertanyakan isu yang menyeret sekjen kami, Pak Hasto. Beliau diisukan mengeluarkan uang dan terlibat kasus Harun Masiku, tapi sampai saat ini belum terbukti kan," ujarnya.