Jakarta, IDN Times - Masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.
Mengenang kembali kejadian Karhutla di 2015, yang menyebabkan kepulan asap hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, IDN Times merangkum perbandingan karhutla di tahun awal periode pemerintahan Jokowi dengan akhir jabatannya pada awal Oktober lalu.
Mengutip situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berikut adalah perbandingan karhutla pada 2015 dan 2019.
Data dari BNPB mengenai karhutla per Oktober 2015 menyebutkan ada 31 titik di Indonesia. Karhutla 2015 menyebabkan kerusakan sekitar 2,6 juta hektare area hutan dan lahan.
Terdapat 120 ribu titik api yang berhasil dipadamkan dengan berbagai cara seperti waterbombing, hujan buatan, hingga pemadaman di darat.
Pada Karhutla 2015, daerah terdampak bencana yang terluas adalah di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni seluas 641.964 Ha.
Karhutla 2015 juga menyebkan 24 jiwa meninggal dunia serta lebih dari 60 juta orang terpapar asap karhutla.
Pada 2015 beberapa provinsi ditetapkan darurat asap, antara lain Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Sedangkan pada 2019, kebakaran hutan terjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Asap yang meluas membuat Presiden Jokowi menyatakan status siaga darurat di keenam provinsi di atas.
Tercatat hingga dari Januari-Agustus 2019, terdapat 2.719 titik panas dan terdapat 328.724 hektare area yang terbakar.
Isu kebakaran hutan dan lahan masih menjadi PR bagi pemerintah Indonesia, apalagi Jokowi telah memasuki masa jabatan periode kedua.
Namun sebelumnya, pada pidato pelantikan, tidak ada satu kata pun yang disinggung Jokowi terkait lingkungan. Hal tersebut disayangkan oleh WALHI.
"Ketika pidato pelantikan dia justru tidak disebut satu pun terkait dengan isu lingkungan hidup padahal sebenarnya banyak sekali PR yang tidak tuntas di periode pertama," ujar Yuyun Harmono Manajer Kampanye Keadilan Iklim, WALHI, pada IDN Times Senin (21/10).