Kasus Aktivis KontraS, Legislator PDIP: Hukum Jangan Pandang Bulu

Komisi I DPR RI telah membentuk tim pengawas tetap yang terdiri dari perwakilan fraksi dan pimpinan komisi, yang telah disumpah di dalam rapat paripurna. TB Hasanuddin mengatakan, tim ini memiliki kewajiban menjaga rahasia intelijen sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Dengan dasar itu, Komisi I DPR RI memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan institusi TNI, guna meminta penjelasan serta mendorong dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh terhadap kasus ini,” kata Legislator PDIP itu.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 43 UU 17/2011 tentang Intelijen Negara, terdapat mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penyelenggaraan intelijen, baik secara internal maupun eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan masing-masing lembaga intelijen. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh komisi di DPR RI yang secara khusus menangani bidang intelijen, dalam hal ini Komisi I DPR RI.

“Dengan dasar itu, Komisi I DPR RI memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan institusi TNI, guna meminta penjelasan serta mendorong dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh terhadap kasus ini,” kata purnawirawan TNI itu.

Lebih jauh, TB Hasanuddin menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat, demi menjaga integritas institusi serta memastikan keadilan bagi korban.

Ia menekankan siapapun pelaku yang terlibat dalam kasus ini harus disanksi tegas, tidak terkecuali empat anggota Denma BAIS TNI.

“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum. Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembentukan tim independen untuk mendalami kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menjawab pertanyaan jurnalis sekaligus Pendiri Narasi, Najwa Shihab.

"Kita bisa pertimbangkan, kita bisa pertimbangkan rasa independen," ujar Prabowo di Hambalang, Bogor, Selasa (17/3/2026).

Prabowo juga menegaskan, pelaku dalam kasus ini tidak mendapat impunitas atau terbebas dari jerat hukum. Sebab, Prabowo tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan.

“Ya jelas dong (bila pelaku aparat), tidak akan (ada impunitas). Saya menjamin!” kata dia.

Prabowo kemudian menyebut pelaku teroris dan biadab. Dia menegaskan, motif pelaku harus diusut tuntas.

"Ini adalah terorisme, ini tindakan biadab. Harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut!” ucap dia.

Prabowo meminta kasus tersebut untuk diusut tuntas hingga ke aktor intelektualnya. Sehingga, tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"(Termasuk) siapa yang menyuruh, siapa yang membayar,” kata dia.