Ironi di Balik Penangkapan Irman Usman: "Tokoh Antikorupsi" yang Tertangkap Korupsi

Usai ditangkap, ketiganya langsung dibawa ke gedung KPK untuk dimintai keterangan. Sekitar 1x24 jam, KPK memastikan ketiganya jadi tersangka dalam kasus kuota gula impor. Seperti diberitakan kompas.com, Minggu (18/9), KPK mengumumkan status tersangka ketiganya. Irman Gusman bahkan keluar dari gedung dengan rompi oranye KPK.

Irman jadi tersangka usai diketahui memberikan masukkan pada bulog dalam menetapkan kuota distribusi gula impor kepada CV Semesta Berjaya pada 2016 ini untuk Provinsi Sumater Barat. Berkat rekomendasi tersebut, perusahaan memberi 'imbalan' kepada Irman. Meski begitu, menurut pengacara keluarga Irman Gusman, Tommy Singh, kliennya sendiri tidak bersalah dalam memberi rekomendasi dan tidak sadar adanya uang dalam 'bingkisan' dari silahturahmi pasangan CV Semester Berjaya.

Meski begitu, status tersangka sudah tersematkan dengan bukti kuat tersebut. Irman Gusman sendiri tidak dapat kata lagi usai keluar dari gedung KPK. Ironisnya, penangkapan Irman Gusman bertepatan dengan berkembanganya wacana penguatan peran DPD sendiri. Selama ini, Irman dikenal sebagai sosok tegas dalam menindak korupsi. Dirinya juga yang menjadi pendukung hukuman mati bagi para koruptor layaknya di Tiongkok.

Badai besar tentunya menerjang DPD. Pucuk lembaga yang disebut perwakilan rakyat itu justru menjadi tersangka korupsi. Irman pada 2015 menghadiri Festival Antikorupsi di Bandung, Jawa Barat. Pada acara tersebutlah wacana hukuman berat bagi para koruptor didukung Irman. Kemudian, dirinya juga penerima Tanda Jasa Bintang Mahaputra Adipradana pada 2010.

Gelar tersebut diberikan oleh Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono yang menganggap Irman adalah Bintang Republik Indonesia, sesuai dalam Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, karena telah menjaga keutuhan, kelangsungan serta kejayaan Indonesia. Gelar tersebut merupakan 'hadiah tertinggi' atas kinerjanya sebagai 'tokoh antikorupsi' Indonesia.

Nampaknya, gelar tersebut hanya jadi ingatan semata. Efek jera yang terus ditekankan Irman menjadi abu-abu usai sang tokoh sendiri menerima suap. Ironi dari kejadian ini terhadap sosok Irman Gusman sendiri merupakan bentuk kemirisan dan keprihatinan terhadap wakil rakyat. Pengamat politik dari Universitas Syarief Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan kejadian ini adalah pertama kalinya anggota DPD terjaring korupsi.

Selama dipimpin Irman, DPD jadi lembaga yang benar-benar menekankan antikorupsi. Kejadian ini pastinya membuat kepercayaan rakyat terhadap DPD tergerus. Bukan hanya itu, hal ini membuat kita bertanya, masih adakah lembaga pemerintah yang bersih?

Pangi justru jadi menyamakan DPD yang tak ayal serupa dengan DPR. Dalam amandeman kelima rencananya memang DPD akan diberi peran lebih penting usai dianggap paling bersih dan bekerja paling benar di antara lembaga lainnya. Penguatan wewenang ini sediri telah mendapat legitimasi penuh dari rakyat. Akan tetapi, usai kejadian ini, apakah semua lembaga pemerintah sama saja?

Atau, secara spesifik, apakah seluruh wakil rakyat sama saja. Mereka para 'rakyat' berdasi yang duduk di lembaga pemerintahan justru tidak dapat menahan diri untuk pundi-pundi tambahan. Gaji besar dan layanan dari uang rakyat justru tak cukup bagi mereka. Harta, harta dan harta yang ada di otak mereka. Sementara pelayanan masyarakat nol besar.

Justru hal tersebut menimbulkan pertanyaan lain, berarti selama ini belum ketahuan saja tindak korupsi para wakil rakyat. Tinggal tunggu waktu ketika mereka 'salah langkah' dan ditangkap tangan oleh KPK. Ironi ini yang membuat masyarakat justru terus mempertanyakan, jadi pemilu selama ini kita 'memilih' koruptor baru untuk mengambil uang rakyat sendiri?