Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Leonardi Merasa Dijebak Teken Kontrak Navayo

Syaugi mengaku bahwa dia mendapat perintah dari Widodo selaku Sekjen Kemhan di tahun 2016 membuat surat self blocking yang dikirim ke Kemenkeu. Dia menganggap tidak diperlukan memberi tembusan surat kepada terdakwa, karena menurutnya itu sudah sesuai prosedur.

“Kalau mau pengadaan harus jelas kajiannya, data dukungnya, dan harus di-review BPKP. Saat itu belum ada, sehingga anggaran diblokir,” katanya.

Ia juga mengatakan alasan dilakukan pengembalian anggaran ke negara di lingkungan Kemhan karena adanya penghematan keuangan negara sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 yang menjadi dasar dilakukan self blocking mata anggaran untuk pengadaan satelit slot orbit 123 BT.

"Kita disuruh menghemat Rp7,9 triliun itu. Isinya terserah kita mana yang mau direm," kata Syaugi.

Namun Leonardi menjelaskan, berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2016, latar belakang dilakukan self blocking anggaran yang merupakan mekanisme pemblokiran mandiri terhadap alokasi anggaran belanja tertentu dalam sistem penganggaran, yang bertujuan mencegah penggunaan dana (pencairan) guna penghematan, sasarannya adalah untuk belanja barang yang kurang produktif.

"Instruksi Inpres Nomor 8 Tahun 2016, sasaran di sini ada. Sasaran penghematan diajukan pada belanja barang kurang produktif seperti perjalanan dinas, paket rapat, honorarium tim dan pembangunan gedung kantor yang tidak mendesak, bukan satelit," katanya.

Sementara itu Bambang Hartawan tidak mengakui pernah menyuruh saksi Jon Kennedy Ginting untuk menandatangani Certificate of Performance (CoP) hingga muncul invoice penagihan pengadaan barang dari penyelia Navayo.

Atas dasar CoP inilah yang kemudian jadi hak tagih oleh Navayo di Pengadilan Arbitrase Singapura yang dijalankan International Chamber of Commerce (ICC), di mana hasil putusan menyatakan Indonesia kalah dan harus membayar utang sekaligus bunganya senilai 21 juta dolar AS atau Rp306 miliar.

Bambang juga mengatakan, tidak mungkin bisa menyediakan data dukung berupa feasibility study atau studi kelayakan untuk proyek pengadaan satelit dengan waktu yang diberikan cuma satu bulan.

"Mengenai data dukung, dalam waktu singkat itu kita tidak punya anggaran untuk membuat feasibility study. Untuk program sebesar itu tentu kita harus ada konsultan, ahli dan sebagainya. Itu butuh biaya, anggarannya dari mana?" katanya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi, Rinto Maha, menilai perkara ini sarat kejanggalan. Ia menyebut, kliennya telah meminta persetujuan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelum kontrak diteken.

Rinto juga menyoroti dinamika internal yang berujung pada pemblokiran anggaran serta proses penerimaan barang yang dinilai tidak sesuai prosedur. Menurut dia, konstruksi perkara ini tidak tepat dibawa ke ranah pidana.

“Ini tidak ada pidananya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, terdakwa Thomas Anthony Van Der Heyden menegaskan, perannya dalam proyek satelit hanya terbatas pada aspek teknis serta sebagai penghubung antara Kementerian Pertahanan dan para penyedia. Ia menjelaskan, keterlibatannya tidak mencakup seluruh proses, melainkan hanya pada hal-hal teknis ketika dibutuhkan.

“Saya bekerja pada aspek teknis dan menjadi perantara antara Kemhan dan para pemasok. Saya diundang berdasarkan kebutuhan ketika ada pertanyaan teknis,” ujarnya. Thomas juga menegaskan dirinya tidak terlibat dalam pembahasan strategis, termasuk terkait anggaran maupun pengelolaan program.

“Saya tidak diundang ke semua rapat, terutama yang berkaitan dengan program dan anggaran. Jadi saya tidak memahami seluruh program ini,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatannya bersifat terbatas dan tidak berada dalam struktur utama pengambilan keputusan proyek. “Saya tidak punya informasi lengkap tentang semua pertemuan yang berlangsung, kecuali ketika saya diundang,” ujar Thomas.