Kasus PT Timah, Walhi Ungkap Penyebab Maraknya Tambang Ilegal

03 Apr 2024, 17:49 WIB

Suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka Kejagung dalam perkara korupsi timah, Ribu (27/3/2024). (IDNTimes/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat belasan nama. Kasus ini terjadi di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) pada 2015-2022.

Kasus ini bermula pada 2018, saat ALW selaku direktur operasi PT Timah Tbk 2017-2018 dengan Dirut PT Timah Tbk yakni MRPT atau RZ dan tersangka EE selaku direktur keuangan PT Timah Tbk, bekerja sama dengan pihak semelter membeli hasil tambang ilegal dengan harga lebih dari standar tanpa kajian.

Mereka membuat perjanjian seolah-olah ada kerja sama sewa menyewa alat peleburan timah dengan modus kegiatan CSR. Alih-alih menindak kompetitor secara hukum dengan masifnya penambangan liar di wilayah IUP PT Timah Tbk, mereka justru menjalin kerja sama.

Kepala Divisi Kampanye Walhi Fanny Tri Jambore menyoroti perubahan regulasi terkait pertambangan sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap sektor ini.

“Ya sebelumnya kalau mau dilacak lagi yang menyebabkan lemahnya pengawasan pertambangan itu perubahan regulasi kita sendiri gitu. Undang-Undang Minerba itu menarik kewenangan pertambangan itu ada di pemerintah pusat,” kata dia kepada IDN Times, Rabu (3/4/2024).

"Nah, jadi dia membuat keefektifan hukum itu menjadi tidak berantai. Karena keefektifan hukum itu ditunjang satu dari isi hukumnya sendiri atau substansi hukumnya sendiri. Dua dari infrastruktur hukum," sambung Fanny.

1. Infrastruktur hukum tak memadai

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Fanny menjelaskan infrastruktur hukum yang tidak memadai juga menjadi hambatan, karena pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk mengelola infrastruktur pengawasan di daerah.

Fanny juga menyoroti ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengawasi aktivitas pertambangan ilegal, setelah kewenangan terpusat di pemerintah pusat.

“Berbeda dengan dulu ketika beberapa isi pertambangan masih dikuasai oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten, yang lebih dekat secara pengawasan dengan wilayah-wilayah yang dilakukan pertambangan,” kata dia.

2. Pemerintah daerah kerap angkat tangan dan tutup mata

Potret penggeledahan rumah dan penyitaan aset Harvey Moeis (dok. Puspenkum Kejagung)

Fanny juga menyoroti ketidakefektifan dalam penegakan hukum terhadap tambang ilegal. Hingga kini, belum ada direktur khusus yang bertanggung jawab atas penegakan hukum pada sektor ini. Pemerintah daerah kerap angkat tangan dan tutup mata.

“Pemerintah daerah sering-kali angkat, lepas tangan karena dia bilang itu 'pertambangan urusan pemerintah pusat', atau sebenarnya tidak ada yang bisa angkat tangan atau tutup mata dari aktif pertambangan, terutama kalau pertambangan yang berjalan cukup panjang,” ujar dia.

3. Aktivitas tambang itu kasat mata antara penegak hukum yang pura-pura tak lihat

Tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung (Babel). (dok. DJKN Kemenkeu)

Fanny mengatakan, aktivitas pertambangan selalu melibatkan penggunaan sumber daya keuangan, sumber daya manusia untuk operasional, serta peralatan berat yang jelas terlihat jika diamati.

Namun, kata dia, sering kali pihak terkait hanya menanggapinya sebatas itu saja. Ketika aktivitas tambang berlanjut tanpa hambatan, bisa jadi penegak hukum menutup mata, atau bahkan terlibat langsung dalam praktik ilegal tersebut.