Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly didesak mundur usai tragedi kebakaran maut Lapas Kelas IA Tangerang, Banten. Lantas, apa tanggapan Yasonna?
"Kita ini anteng-anteng saja," kata Yasonna di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Dari kejadian kebakaran di Lapas Tangerang, polisi telah menetapkan 3 orang menjadi tersangka. Mengenai hal itu, Yasonna menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke kepolisian.
"Biar saja proses berjalan," katanya.
Menurut Yasonna, Kementerian Hukum dan HAM sedang membentuk tim psikolog untuk membantu proses trauma healing korban. Yasonna mengatakan, pihaknya juga memberi santunan ke seluruh korban kebakaran Lapas Kelas 1A Tangerang.
"(Sebanyak) 48 sudah dikembalikan ke keluarga, dikebumikan, semua kita tanggung biayanya termasuk santunan, kita sudah dibayar," ujar Yasonna.
"Tinggal satu WNA sekarang yang belum, kita tunggu bagaimana dari negara yang bersangkutan di Nigeria, kalau mereka katakan kubur di sini atau kremasi kita akan lakukan," lanjutnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Usman Hamid menilai, tragedi kebakaran Lapas Tangerang menunjukkan lapas adalah tempat yang sarat dengan pelanggaran HAM. Menurutnya, semua tahanan berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, termasuk mendapatkan ruangan dengan ventilasi udara yang memadai.
“Seharusnya pemerintah menangani masalah ini dengan mengubah orientasi politik dan kebijakan dalam menangani kejahatan ringan, termasuk yang terkait penggunaan narkotika,” kata Usman.
Dia meminta agar pemenjaraan orang yang dijerat menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menyuarakan kritik dan pendapat, seharusnya dihentikan. Data SAFEnet, kata Usman, menunjukkan ada 324 terpidana UU ITE. Belakangan, aparat tampak makin sigap menjerat warga dengan UU ini. Situasi demokrasi menjadi sorotan publik.
Usman menyerukan agar Yasonna Laoly mundur dari jabatannya. “Sudah selayaknya Menkumham dan Dirjen Lapas mundur dari jabatan mereka,” ujar aktivis Reformasi 1998 itu.
Anggota DPR pun bicara mengenai desakan agar Yasonna mundur. Namun, menurut anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Eva Yuliana, tuntutan mundur kurang pas. Dia mengatakan, jangan mengambil langkah yang terburu-buru.
"Biarkan proses hukum ini berjalan dulu. Artinya, ini ada proses yang dijalani oleh polisi dan lembaga hukum yang lain untuk mencari titik terang persoalan ini, dan kemudian prosesnya seperti apa, jalan keluarnya Pak Menteri dalam menangani kasus kebakaran ini," ujar Eva dalam acara Ngobrol Seru bersama IDN Times, Rabu (8/9/2021).
Eva mengatakan, publik sebaiknya memberikan kesempatan kepada Kemenkumhan dan polisi untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Sebab, kata Eva, ada hal yang lebih penting yang harus diutamakan, yakni penanganan korban meninggal, korban luka, dan keluarga korban yang berusaha mencari tahu identitas para napi yang tewas.
"Mari kita berikan waktu kepada Pak Menteri untuk menyelesaikan hal tersebut, kalau satu hari tiba-tiba ada tuntutan apa, ya jadi terlalu buru-buru, kalau ada kemudian tuntutan seperti itu (mundur dari jabatan)," ucapnya.