KBRI Catat Kepulangan WNI Eks Sindikat Online Scam Kamboja Melonjak

Sekitar sepertiga dari WNI bermasalah tersebut sebelumnya berada di penampungan sementara yang difasilitasi KBRI bersama otoritas Kamboja.

Sejumlah WNI juga diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) karena tidak memiliki paspor. Selain itu, hampir seluruhnya difasilitasi KBRI untuk mengajukan permohonan keringanan denda keimigrasian kepada otoritas setempat.

Secara kumulatif, sejak 30 Januari hingga 22 Februari 2026, total WNI yang telah difasilitasi kepulangannya oleh KBRI Phnom Penh mencapai 692 orang.

Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah, mengingat ada WNI yang telah kembali ke Indonesia namun tidak melaporkan kepulangannya kepada KBRI.

Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para WNI menjalani pemeriksaan oleh tim gabungan, termasuk aparat penegak hukum. Pemeriksaan ini bertujuan melengkapi early assessment yang sebelumnya telah dilakukan oleh KBRI, khususnya untuk mengetahui tingkat keterlibatan masing-masing dalam sindikat penipuan daring.

Dalam upaya memperkuat penanganan kasus, pada 19 Februari 2026, Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja, Sar Sokha.

Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara, termasuk jaringan penipuan daring, serta penguatan mekanisme pelindungan WNI.

Sejak lonjakan kasus pada 16 Januari hingga 22 Februari 2026, jumlah WNI yang melapor langsung ke KBRI Phnom Penh mencapai 4.725 orang. Angka tersebut setara dengan 92 persen dari total kasus sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 5.088 WNI, menunjukkan tingginya eskalasi kasus di awal 2026.

KBRI Phnom Penh memperkirakan permohonan kepulangan akan terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, seiring dengan semakin banyaknya penerbitan SPLP serta persetujuan keringanan denda dari otoritas Kamboja dalam beberapa pekan ke depan.