Jakarta, IDN Times - Jaringan Gusdurian ikut angkat bicara soal kasus di Papua. Mulai dari pengepungan mahasiswa Papua yang terjadi pada Jumat (16/8) lalu di asrama Papua, Surabaya, Jawa Timur, hingga maraknya aksi protes dan demonstrasi di tanah Candrawasih baru-baru ini.
Lewat keterangan tertulis pada Selasa (20/8), Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid mengumumkan pernyataan sikapnya terkait permasalahan di Papua.
Alissa menyebutkan masalah Papua mengandung ketidaksetaraan dan perlakuan tidak adil. Hal ini menurutnya juga mengandung trauma kekerasan mendalam dan perbedaan latar belakang sejarah dan tradisi.
"Oleh karena itu, persoalan Papua harus diletakkan dalam semangat mengembalikan trauma dan menjunjung kesetaraan, serta menegakkan keadilan tersebut," kata Alissa dalam keterangan tertulisnya.
Menurut dia, perbedaan-perbedaan yang ada mulai dari segi fisik hingga pemikiran, seharusnya tidak lagi memancing kebencian dan reaksi berlebihan.
"Ujaran yang bersifat rasis dan merendahkan orang lain tidak boleh terjadi. Karena itu penyelesaian segala perbedaan harus dilakukan berdasar kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan," kata Alissa.
Salah satu pernyataan sikap Jaringan Gusdurian yang disampaikan Alissa adalah tindakan pengecaman akan adanya pengepungan yang terjadi di Surabaya dan Malang terhadap warga Papua.
"Mengecam keras perlakuan yang tidak adil dan ujaran kebencian, serta penghinaan serta tindakan pengepungan, penyerbuan, intimidasi, dan kekerasan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang," kata dia.
"Kedua, meminta kepada aparat kepolisian untuk melindungi segenap warga negara Republik Indonesia dari ancaman kekerasan berbasis kesukuan, warna kulit, dan agama," lanjut Alissa.
Alissa juga mengatakan Jaringan Gusdurian mendorong aparat kepolisian untuk menghentikan segala bentuk tindakan persekusi yang bertentangan dengan hukum dan HAM. Juga mendesak agar penegakkan hukum bagi yang melanggar, termasuk mereka yang melakukan ujaran kebencian.
"Meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut pihak-pihak yang melakukan intimidasi dan provokasi rasial, karena bertentangan dengan mandat UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis," kata dia.
Selain itu, kepada aparat pemerintah dan aparat keamanan, Jaringan Gusdurian mengingatkan agar cara-cara adu domba tidak digunakan dalam proses penyelesaian masalah dengan warga Papua.
Kepada masyarakat Indonesia, Jaringan Gusdurian juga menitipkan pesan agar tak mudah terprovokasi. "Mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidak terpancing, tertarik, aktif menciptakan kedamaian. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi," kata Alissa.