Surabaya, IDN Times - Penyerangan Gereja Santa Lidwina Sleman kemarin (11/2) masih terus menuai kecaman dari berbagai kalangan. Pasalnya, penyerangan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa ber-KTP Banyuwangi ini menunjukkan rasa toleransi yang mulai luntur.
Salah satu kecaman datang dari komunitas Rumah Bhinneka Surabaya. Komunitas yang juga wadah para aktivis, pegiat keberagaman dan kebhinnekaan ini menuntut tiga hal atas kejadian di Sleman, Yogyakarta.
Presidium Rumah Bhinneka, Zen Haq saat dihubungi IDN Times mengatakan pihaknya mengecam keras tindakan penyerangan rumah ibadah oleh seorang pria dengan membawa pedang di Sleman, Yogyakarta. "Kami sangat prihatin dengan peristiwa penyerangan yang terjadi di Gereja Santa Lidwina, walaupun belum jelas motif dari kejadian itu, faktanya. Kami terus memantau dan mengkonsolidasikan dengan para aktivis kebhinnekaan untuk mengawal perkembangan peristiwa tersebut, agar tidak mengganggu demokrasi, toleransi dan keutuhan NKRI," paparnya, Senin (12/2).
Zen sapaan akrabnya menambahkan, Rumah Bhinneka akan terus mengawal kasus ini. Ia bertekad untuk meminta ke aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dan mengungkap dengan jelas serta pihak-pihak yang terlibat di balik peristwia tersebut. "Bisa saja ada dalangnya, karena pelaku informasinya masih mahasiswa. Kami minta segera diusut tuntas," tegasnya.
Komunitas Rumah Bhinneka juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama. Tak lupa juga mengajak untuk menghindari provokasi dari pihak-pihak yang menginginkan perpecahan, kekacauan, kerusuhan, dan konflik horisontal. "Karena akan merugikan warga sekitar khususnya di Sleman dan seluruh rakyat Indonesia jadi resah," ujar Zen.
Lebih lanjut, Zen mengajak belajar dari peristiwa tersebut. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi bagi semua kalangan di Indonesia untuk tetap menjalin hubungan ukhuwah dalam lintas agama dan keyakinan. "Kami berharap pemerintah harus lebih tegas dan bijak dalam menyikapi persoalan seperti ini. Baik pemerintah pusat terlebih pemerintah daerah harus lebih masif untuk memfungsikan tugas dan kewajibannya," pungkasnya.