Kejar Target, Kemenko PMK Fokus Hapus Kemiskinan Ekstrem di Sumatera

06 Agu 2024, 06:31 WIB

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono di gedung Kemenko PMK, Senin (5/8/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah terus mengejar target kemiskinan ekstrem yang masih membayangi wilayah Indonesia. Melalui Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pemerintah saat ini fokus mengentaskan masalah itu di wilayah Sumatera.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, mengungkapkan jika saat ini masih ada 62 kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang angka kemiskinannya masih di atas rata-rata angka nasional, yakni 9,03 persen.

"Kita bisa dorong percepatannya sehingga sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 bahwa penyelidikan ekstrim nol persen itu bisa kita lakukan bersama-sama. Nah itu yang kita fokuskan (Pulau Sumatera) supaya betul-betul bisa secara nasional berkontribusi untuk penurunan kemiskinan," ujar Nunung usai rapat koordinasi (rakor) regional 1 bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera di Kantor Kemenko PMK, Senin (5/8/2024).

1. Kemiskinan ekstrem di daerah pertanian

Ilustrasi petani cabai. IDN Times/ Riyanto.

Nunung mengaku, wilayah pesisir ternyata menjadi salah satu hotspot atau titik kemiskinan ekstrem selain itu kemiskinan ekstrem juga terjadi di wilayah yang menghasilkan komoditas pertanian.

"Ini jadi PR bagi kita semua, bahwa notabene daerah Sumatera yang menghasilkan komoditas perkebunan untuk diprotes. Misalnya untuk kopi, karet, dan seterusnya, jadi ada proses tahapan yang diharapkan ini bisa menyerap angkatan kerja," katanya.

2. Identifikasi penduduk lansia dan disabilitas yang tidak produktif

Kasmini (kiri) mengikuti skrining kesehatan dan informasi terbaru mengenai JKN BPJS Kesehatan saat Posyandu Lansia di Semarang, Sabtu (15/6/2024). (IDN Times/Dhana Kencana)

Selain memaksimalkan proses komoditas, lanjut Nunung, strategi lainnya adalah memastikan penduduk lansia dan penduduk disabilitas yang memang tidak produktif harus terindentifikasi, sehingga mereka mendapatkan bantuan.

"Mereka harus betul-betul teridentifikasi dan terdaftar sehingga pemerintah daerah, dan pusat senantiasa memberikan bantuan bagi lansia yang tidak produktif dan juga penyandang disabilitas yang tidak produktif," bebernya.

3. Kerja keras kejar target di lima bulan

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Nunung Nuryartono dalam Deputy Meet The Press di Gedung Kemenko PMK, Senin (3/6/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Nunung menambahkan, pemerintah daerah sudah menyampaikan alokasi anggaran menghapus kemiskinan ekstrem, sehingga strategi tersebut harus dikawal dan dilaksanakan.

"Kan sudah punya target, oleh karenanya itu kami juga mendorong tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah itu bekerja bersama-sama pusat. Jadi lima bulan terakhir ini keroyokannya lebih keras," ujarnya.