Kemendagri: Daftar Pemilih Akurat Perlu Peran Aktif Masyarakat

24 Feb 2023, 09:57 WIB

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, peran aktif masyarakat sangat diperlukan demi menghasilkan daftar pemilih yang akurat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Sebab, Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil kini tengah membutuhkan pelaporan dari masyarakat untuk memutakhirkan data. Upaya ini sangat dibutuhkan, terutama saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

“Untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat, perlu peran serta masyarakat yang luar biasa. Karena penduduk kita yang meninggal setiap bulannya besar, yang berpindah setiap bulannya juga besar,” ujar Zudan dalam keterangan tertulis, Jumat (24/2/2023).

1. Kemendagri mendukung KPU dan Bawaslu untuk memutakhirkan data pemilih

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Zudan mengatakan, pemerintah melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berkomitmen mendukung penyelenggara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memutakhirkan data pemilih secara akurat.

Zudan menambahkan, Kemendagri saat ini sedang membantu KPU dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Salah satunya dengan cara memberi ruang dalam mencocokkan data pemilih berdasarkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) di dalam sistem data center Ditjen Dukcapil.

2. Kemendagri dorong KPU perbarui data penduduk yang telah meninggal

Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting saat kunjungan kerja ke KPU Binjai bersama Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin dan KPU Binjai Zulfan Effendi (IDN Times/Bambang Suhandoko)

Zudan mengatakan, Ditjen Dukcapil juga sudah membuat Buku Pokok Pemakaman. Data kematian penduduk di beberapa desa dan sejumlah pemakaman umum sudah tersinkronisasi dengan sistem Ditjen Dukcapil.

Oleh karena itu, Kemendagri mendorong KPU supaya mendatangi desa-desa untuk memperbarui data penduduk yang telah meninggal dunia.

“Jadi itu dukungan kami konkret kepada KPU. Satu, kami berikan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, kami berikan password kepada 514 KPU dan 34 provinsi, serta KPU Pusat, termasuk Bawaslu (untuk dapat mencocokkan data pemilih),” ujarnya.

3. Menghubungi Dinas Dukcapil apabila ada masyarakat yang belum memiliki NIK

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (dukcapil.bangka.go.id)

Zudan pun mengimbau masyarakat dan semua pihak untuk segera menghubungi Dinas Dukcapil setempat apabila belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurutnya, langkah ini penting untuk membantu melakukan pendataan yang lebih akurat. Terlebih, upaya ini juga telah dilakukan oleh Ditjen Dukcapil dengan mendatangi beberapa tempat seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Nah ini dukungan kami untuk suksesnya Pemilu. Mari kita bangun aura positif untuk mendukung proses ini dengan melakukan pelaporan kependudukan. Kalau ada yang meninggal segera dilaporkan, ada yang pindah ke luar negeri segera lapor ke Dukcapil. Ada yang pindah antarkota, antarprovinsi juga segera melapor ke Dukcapil, karena dengan pelaporan, kita bisa melakukan updating data,” kata dia.