Kemendagri Minta Pemda Antisipasi Jaga Keamanan dan Pejabat Tidak Flexing

Selain itu, Bahtiar menyampaikan agar kepala daerah bisa menunda semua kegiatan yang terkesan boros, tidak flexing dan melaksanakan acara pribadi secara sederhana. Juga mengimbau kepala daerah agar bisa menunda semua keberangkatan ke luar negeri sebagai bentuk antisipasi dampak aksi unjuk rasa.

"Arahan tersebut telah dikeluarkan Surat Kemendagri No: 300.1.4/e.1/BAK Perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah, yang ditujukan kepada Kepala Daerah tertanggal 3 September 2025", kata Bahtiar dalam keterangan pers Kemendagri, dikutip Selasa (9/9/2025).

Diketahui, surat tersebut diterbitkan guna meningkatkan peran serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di desa atau kelurahan, agar tercipta lingkungan yang kondusif dan tentram di daerah.

Sementara, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengeluarkan edaran terkait "Kesiapsiagaan Jaga Jakarta" melalui Sekda Nomor 64 Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memberikan keamanan serta pelayanan kepada masyarakat, di antaranya persiapan Sapras peta wilayah, peta konflik sosial, peta data kependudukan, pertolongan pertama pada kecelakaan, petugas piket serta adanya koordinasi dengan Forkopimda dan Komite Intelijen Daerah (Kominda).

Bahtiar juga mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak usai aksi unjuk rasa yang menyebabkan rusaknya fasilitas umum.

“Saya apresiasi Pemprov DKI aksi Gotong Royong Gerak Cepat Jaga Jakarta di Halte Transjakarta Central Senen dan Halte Transjakarta Toyota Rangga, Senen, Jakarta Pusat, Senin, 1 September 2025. Selain itu, kegiatan kolaborasi pembersihan fasilitas umum pasca-aksi unjuk rasa ini melibatkan 215 orang dari unsur pasukan pelangi, komunitas ojek online, pedagang dari PD Pasar Jaya, pelajar dan Solidaritas Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Indonesia (SIKAPI),” kata dia.

Dia juga menyampaikan perlu ada kerja sama yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing, mulai dari level pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, RT/RW dan seluruh elemen masyarakat lainnya.