Kemendagri Minta Sarana di 4 Provinsi Baru Papua Segera Disepakati

12 Mei 2023, 07:15 WIB

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo (IDN Times/Ilman Nafian)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meminta para pemangku kepentingan terkait, segera menyepakati pemenuhan sarana dan prasarana (Sarpras) di empat provinsi baru Papua. Hal ini disampaikan John Wempi saat memimpin Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) terkait progres persiapan percepatan pembangunan sarpras di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

"Rapat ini untuk menindaklanjuti arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal progres pembangunan DOB," kata Wempi dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (12/5/2023).

Sebagaimana diketahui, pembentukan empat provinsi tersebut untuk mempercepat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Pembentukan provinsi baru dapat membuat wilayah tersebut lebih sempit, memudahkan pengaturan masyarakat, dan memperbanyak pembangunan infrastruktur. Upaya ini sekaligus untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil Papua.

1. Daerah perlu siapkan kebutuhan seperti status tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ilustrasi Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Sejumlah hal yang dibahas dalam Rakorpusda tersebut di antaranya penyelesaian dokumen masterplan, kesiapan lokasi lahan pembangunan kantor pemerintahan, serta rencana kebutuhan anggaran baik dari APBN maupun APBD, dan dukungan dari kementerian/lembaga teknis.

Dibahas juga indikasi kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp9,9 triliun dalam kurun waktu 2023 hingga 2024, yang terdiri dari Rp6,6 triliun dari APBN PUPR dan Rp3,3 triliun dari APBD 4 DOB Papua.

Kasatgas Percepatan Pembangunan Sarpras 4 DOB Papua menambahkan, terdapat beberapa kebutuhan yang masih perlu disiapkan oleh daerah. Di antaranya masterplan, status tanah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2. Kementerian PUPR akan melengkapi

IDN Times/Kementerian PUPR

Sementara itu, perwakilan Kementerian PUPR yang hadir dalam rapat mengatakan, pihaknya bakal melengkapi beberapa item teknis, berkoordinasi dengan komponen secara internal (Cipta Karya, Bina Marga, SDA) terkait rencana anggaran pembangunan sarpras di empat DOB Papua dari APBN PUPR.

"Kami minta segera dilakukan pembahasan desk antarkementerian dan daerah (Kemendagri, Satgas Kementerian PUPR, K/L Teknis dan Pemerintah Daerah di 4 DOB Papua) pada minggu ke-3 Mei 2023, untuk menyepakati prioritas pembangunan prasarana dan sarana dalam bentuk bentuk Berita Acara Kesepakatan,” ujarnya.

3. Penjabat gubernur hadir

Dok. Humas Pemprov Papua

Rakorpusda itu sendiri dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Pj Sekda Papua Pegunungan, perwakilan pejabat dari Pemda Provinsi Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Sedangkan dari pemerintah pusat hadir di antaranya Dirjen Bina Bangda dan jajarannya, Kasatgas Percepatan Pembangunan Prasarana dan Sarana DOB Papua Kementerian PUPR, Direktur Regional 3 Bappenas, Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu, Direktur PKKN Kemenkeu, Direktur BA-BUN Kemenkeu, serta pejabat pada Kementerian Kominfo dan Kementerian ESDM.