Kemendagri meminta Pemda Jawa Tengah dalami dan pantau perkembangan
Proses pemakzulan Bupati Pati tidak bisa dalam waktu singkat
Kemendagri akan didalami hak angket dan minta fatwa Mahkamah Agung
Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus memantau pansus hak angket yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati untuk membahas pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
"Dalam tahap awal ini Kemendagri terus memantau perkembangan pasca dibentuknya pansus di DPRD," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irwan kepada IDN Times, Kamis (14/8/2025).
Benny memastikan, Kemendagri juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk mendalami dan mengawal proses dinamika yang terjadi di Pati.
"Pada saat yang sama juga mendorong Pemda Provinsi sebagai wakil pemerintah mendalami dan memonitor perkembangan di Kabupaten Pati," ucapnya.
Dalam keterangan terpisah, Benny menjelaskan, mekanisme pemakzulan Bupati Pati, Sudewo tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sebab, proses tersebut harus melewati berbagai tahapan sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Untuk sampai kepada tujuan memakzulkan tadi itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui sesuai dengan peraturan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," kata dia.
DPRD Pati sendiri telah membentuk pansus hak angket untuk membahas pemakzulan Sudewo. Setelah terbentuk, pansus ini akan menggunakan hak interpelasi untuk bertanya kepada pemerintah daerah terkait dengan isu yang terjadi.
Apabila jawaban yang diberikan pemerintah daerah tidak memuaskan, maka pansus ini bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya untuk menyampaikan hak angket.
Hak angket ini berupa menyatakan sikap terkait dengan fenomena yang sedang terjadi untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh pemerintah provinsi dan disampaikan ke Kemendagri.
"Hak anget ini, hak memberikan pernyataan atas jawaban pemerintah. Nah hak anget ini lah nanti yang akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui pemerintah provinsi. Makanya kita mendorong pemerintah provinsi juga turun untuk mencermati dinamika ini," ucap Benny.
Tahapan selanjutnya, Kemendagri akan mendalami hak angket yang sudah diberikan. Lalu, usulan itu akan disampaikan pula ke Mahkamah Agung (MA) untuk diputuskan apakah kepala daerah terkait perlu diberhentikan atau tidak.
"Kementerian Dalam Negeri juga tentu hak anget tadi akan didalami. Kemudian kita akan meminta fatwa, meminta pandangan dari Mahkamah Agung terkait dengan hal ini. Apakah secara substansial bisa menghentikan bupati ini stau tidak. Nanti Kita menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat," tutur Benny.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo akhirnya angkat bicara menanggapi gelombang protes yang menuntut dirinya mundur dari jabatan. Protes itu muncul karena ia membuat kebijakan meningkatkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen. Sudewo juga sesumbar tak takut didemo.
Dalam wawancara usai menghadiri rapat bersama, Sudewo menegaskan, ia menghormati langkah DPRD Pati yang mengusulkan pembentukan pansus hak angket. Meski demikian, ia memastikan tidak akan mengundurkan diri.
Menurutnya, keputusan untuk berhenti atau tetap menjabat tidak bisa dilakukan sepihak, melainkan harus melalui mekanisme konstitusional.
“Baru saja beberapa bulan saya menjabat sebagai bupati. Saya akui masih banyak kekurangan, dan itu akan saya perbaiki ke depan,” kata Sudewo, Rabu (13/8/2025).
Terkait hak angket yang diajukan DPRD Pati, Sudewo menyatakan sikap legawa.
“Saya menghormati hak angket paripurna tersebut. Tuntutan sudah disampaikan tadi,” katanya.
Ia menegaskan, sebagai pejabat yang dipilih secara demokratis, dirinya akan tetap menjalankan tugas sesuai mandat rakyat. Dalam kesempatan itu, Sudewo mengajak warga Pati untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi.