Kemendikbud: Sistem Zonasi Bukan untuk “Mematikan” Sekolah Negeri

Alih-alih mematikan sekolah negeri, sistem zonasi memberi keleluasaan peserta didik dan keluarga untuk memilih sekolah negeri atau swasta.

Hal ini disampaikan oleh Mendikbud Muhadjir Effendi saat ditemui dalam Forum Merdeka Barat (FMB) di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, hari ini (18/7).

“Pendidikan itu kan ranah publik yang menjadi tanggung jawab negara. Tapi ada juga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan lebih dari yang disediakan negara,” kata Muhadjir.

Baca juga: 7 Fakta Sistem Zonasi Kemendikbud yang Bikin Heboh

Untuk kondisi seperti itu, negara mempersilakan masyarakat untuk melirik sekolah swasta, namun harus membayar lebih. "Jadi, swasta jadi pilihan yang tidak puas disediakan negara,” tambahnya.

Muhadjir juga mengatakan bahwa pemerintah akan menentukan standar pelayanan minimum yang nantinya diterapkan di seluruh sekolah negeri. Hal ini dilakukan agar ada pemerataan kualitas di seluruh sekolah negeri sehingga bisa bersaing dengan sekolah swasta.

“Nah, negara harus memiliki standar pelayanan minimum di semua sekolah negeri. Jadi tidak ada masalah masyarakat yang lari ke swasta karena mereka ingin mendapat pelayanan yang lebih. Itu pilihan dia,” kata Muhadjir.

Dia menambahkan, penerapan sistem zonasi juga kemungkinan bisa diberlakukan di sekolah swasta. Namun, penerapannya tidak wajib dan diserahkan ke pengelola sekolah.

Pengamat pendidikan yang juga anggota Komisi X DPR, My Esti Wijayati berpendapat bahwa sistem zonasi tidak akan mematikan sekolah negeri. Zonasi justru bisa menjadi peluang baik bagi sekolah negeri dan swasta untuk tumbuh bersama.

“Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Mereka memang diberikan keleluasaan yang lebih untuk masuk sekolah negeri,” kata Esti.

Meski demikian, Esti tidak mengesampingkan peran dan sumbangan besar yang sudah diberikan sekolah swasta terhadap pendidikan di Indonesia. Menurut Esti, sistem zonasi akan membuat--baik swasta dan negeri--dapat berkontribusi lebih baik lagi. “Sehingga swasta tumbuh dan negeri juga tetap tumbuh. Pemerintah wajib memfasilitasi sekolah negeri dengan baik,” kata Esti.

Baca juga: KPAI: Jangan Sampai Anak Kehilangan Hak karena Sistem Zonasi Sekolah