Kemenhaj Berikan Pernambahan Waktu Pelunasan bagi Calon Haji Sumatra

04 Des 2025, 19:00 WIB

Santi Dewi

Kemenhaj Berikan Pernambahan Waktu Pelunasan bagi Calon Haji Sumatra

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Ongkos haji di Aceh, Sumut dan Sumbar
Kementerian Haji tunda proses rekrutmen dan seleksi petugas haji 2026 di Sumatra
Indonesia sedang dalam proses membeli aset tanah di Mekkah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan kelonggaran bagi calon jemaah haji 2026 asal tiga provinsi di Sumatra yang terkena dampak banjir hebat. Mereka memberikan perpanjangan waktu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH).

"Kan seharusnya tuntas pelunasan pembayaran haji itu di bulan Desember 2025 ini, tanggal 24. Tapi, karena ada musibah di tiga daerah ini, kami berikan relaksasi. Kami bisa extend atau perpanjang," ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Ia menambahkan, tidak ada syarat khusus bagi calon jemaah haji yang terkena dampak banjir dari Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Tetapi, tenggat waktunya yang diberikan kelonggaran.

"Syarat (pelunasan) seperti biasa. Maksudnya normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi, waktunya kami perpanjang," kata dia.

Ketika IDN Times tanyakan lewat pesan pendek hingga kapan perpanjangan waktu pembayaran biaya haji, Dahnil menyebut belum ditentukan secara resmi. "Belum kami putuskan (hingga kapan perpanjangan waktu pembayaran). Tetapi, akan ada extentsion untuk daerah bencana," tuturnya.

Berdasarkan ketentuan yang ada, jadwal pelunasan biaya haji reguler 2026 untuk tahap pertama berlangsung pada periode 24 November hingga 23 Desember 2025. Pembayaran dilakukan bank penerima setoran di tempat calon jemaah haji melakukan setoran awal, sedangkan pelunasan tahap kedua dilakukan pada periode Januari hingga Februari 2026.

1. Ongkos haji di Aceh, Sumut dan Sumbar

Ilustrasi ibadah haji (IDN Times/Sunariyah)

Sementara itu, berdasarkan ketentuan, ongkos haji yang dibayarkan oleh calon jemaah haji dari embarkasi Aceh, Medan, dan Padang berada di bawah rata-rata ongkos haji nasional yang ditetapkan Rp54,19 juta. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, jemaah asal embarkasi Aceh membayar Rp 45,1 juta, embarkasi Medan Rp 46,1 juta, dan embarkasi Padang Rp 47,8 juta. Ongkos haji harus dilunasi maksimal 24 Desember 2025.

Dahnil menegaskan, relaksasi hanya berlaku untuk calon jemaah dari wilayah yang terdampak bencana besar. Sementara syarat dan ketentuan pelunasan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi calon jemaah yang saat ini kesulitan mengakses layanan keuangan ataupun administrasi akibat terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi di daerah masing-masing.

2. Kementerian Haji tunda proses rekrutmen dan seleksi petugas haji 2026 di Sumatra

Ilustrasi pelaksanaan ibadah haji (Foto: IDN Times)

Selain relaksasi pelunasan, pemerintah juga menunda proses seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Aceh, Sumut, dan Sumbar hingga kondisi daerah kembali stabil. Penundaan rekrutmen petugas haji itu berlaku hingga waktu yang belum ditentukan.

"Sekarang ini kan proses rekrutmen petugas haji (sudah berjalan). Jadi, untuk daerah Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat, kami tunda proses seleksinya," kata menteri dari Partai Gerindra itu.

Ia menambahkan, penundaan rekrutmen petugas haji di tiga provinsi itu dilakukan hingga kondisi di sana sudah siap. Apalagi, katanya, kondisi provinsi tersebut diklaim sudah mulai stabil usai dihantam banjir dan tanah longsor.

3. Indonesia sedang dalam proses membeli aset tanah di Mekkah

ilustrasi ibadah haji (pexels.com/Haydan As-soendawy)

Adapun pemerintah sedang dalam proses membeli aset tanah di Mekah, Arab Saudi. Tanah itu nantinya akan dibangun proyek kampung haji. Tanah yang dibeli pemerintah ini luasnya sekitar 80 hektare (ha), atau 2,5 kali lipat lebih luas Sudirman Central Business District (SCBD).

"Kami mencoba membeli tanah 80 hektare plus. Dan sekarang kami juga akan membeli beberapa lahan sekitar yang sudah selesai dengan izin-izinnya. Ini untuk memperluas juga, in a way kami mau introduce Indonesia to the world,” kata Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Satria Sjahrir dalam Antara Business Forum di Hotel The Westin, Jakarta, Rabu, 19 November 2025.

Proyek kampung haji itu diutamakan untuk tujuan komersial. Nantinya, akan dibuka gerai kuliner, rumah sakit, hingga hospitality.

“Bisa macam-macam. Jadi, keinginan kami tuh untuk bisa hospitality, buat rumah sakit, kami juga pengen (ada) tempat makan,” tutur dia.