Kemenlu: Ada 15 WNI yang Baru Melapor KBRI di Afghanistan

19 Agu 2021, 09:31 WIB

Seorang anggota Taliban berjaga saat orang-orang berjalan di pintu masuk Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, (16/8/2021). (ANTARA/REUTERS/Stringer/pri)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia sedang merencanakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Afghanistan, karena situasi keamanan di negara itu semakin memburuk usai Ibu Kota Kabul diambil alih gerilyawan Taliban pada Minggu (15/8/2021).

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan persiapan evakuasi WNI di Afghanistan terus dimatangkan, antara lain melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait di lapangan.

“Keselamatan WNI, termasuk staf KBRI Kabul, merupakan prioritas pemerintah Indonesia,” kata Kemlu RI, seperti dilansir ANTARA, Kamis (19/8/2021).

1. Baru 15 WNI yang melaporkan keberadaannya di Afghanistan

Sebagian besar warga Afghanistan memilih kabur dari negaranya setelah kelompok Taliban telah menguasai hampir seluruh wilayah Afghanistan. (Twitter.com/Anthony41806183)

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan, hingga kini terdapat 15 WNI yang telah melaporkan keberadaannya di Afghanistan. Jumlah tersebut belum termasuk staf yang bertugas di KBRI Kabul.

Mereka antara lain bekerja sebagai ekspatriat, bekerja di badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan menikah dengan warga Afghanistan.

“Mereka semua dalam kondisi baik dan aman. Kemlu dan KBRI Kabul terus memantau perkembangan eskalasi keamanan di Afghanistan,” kata Judha.

Kemlu dan KBRI Kabul juga telah melakukan pertemuan secara virtual dengan WNI di Afghanistan, untuk memantau kondisi dan menjelaskan langkah persiapan evakuasi.

2. Misi KBRI Kabul tetap dijalankan dengan keberadaan tim esensial secara terbatas

Mantan Mujahidin memegang senjata untuk mendukung pasukan Afghanistan dalam perang mereka melawan Taliban, di pinggiran provinsi Herat, Afghanistan, Sabtu (10/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Jalil Ahmad.

Selain itu, pemerintah RI juga memastikan misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan keberadaan tim esensial secara terbatas, sambil terus memantau situasi keamanan di Afghanistan.

Pemerintah Indonesia mengharapkan penyelesaian politik tetap dapat dilakukan melalui proses Afghan-owned, Afghan-led, yakni mengedepankan kepentingan rakyat Afghanistan dalam perdamaian dan melibatkan seluruh pihak internal di Afghanistan.

“Perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional,” tulis Kemlu RI, dalam keterangan tertulisnya.

Indonesia juga terus berkomunikasi dengan semua pihak di Afghanistan serta dengan perwakilan PBB, dan perwakilan asing di Afghanistan.

3. Ketua MPR RI mendorong Kemenlu segera evakuasi WNI di Afghanistan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (IDN Times/Marisa Safitri)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama Kedutaan Besar RI di Afghanistan segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Afghanistan, pasca-negara tersebut jatuh ke tangan Taliban.

"Ini sebagai upaya mengantisipasi perkembangan politik yang dramatis atau situasi yang semakin tidak kondusif, di samping tetap terus melakukan pemantauan mengenai situasi keamanan di Afghanistan," kata pria yang akrab disapa Bamsoet seperti dilansir ANTARA, Kamis (19/8/2021).

Bamsoet juga meminta Kemenlu RI segera menginstruksikan ke KBRI agar mendata WNI yang berada di Afganistan, serta terus memantau kondisi dan perkembangan politik, serta keamanan guna memastikan keselamatan WNI dan staf KBRI di negara tersebut.

"Meminta komitmen pemerintah RI untuk dapat memastikan bahwa keselamatan WNI termasuk staf Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kabul menjadi prioritas bagi Pemerintah," kata Bamsoet.

Bamsoet berharap penyelesaian gejolak politik di Afghanistan segera terjadi agar dapat menciptakan perdamaian, sebagaimana yang diharapkan masyarakat Afghanistan dan dunia internasional.