KemenPPPA Nilai Masih Ada Ketidaksetaraan Terhadap Pekerja Perempuan

29 Mar 2022, 11:20 WIB

Ilustrasi pekerja pabrik (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Jakarta, IDN Times - Perempuan masih menerima beban ketidaksetaraan yang signifikan dan proporsional. Perempuan juga dinilai menanggung tiga kali lebih banyak biaya perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dibanding laki-laki.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Lenny N Rosalin, mengungkapkan guna mencapai kesetaraan gender pekerjaan yang tak dibayar, perlu pendekatan holistik pada intervensi kebijakan dan langkah yang mendukung, baik dari tingkat ekonomi hingga komunitas internasional secara luas.

“Penting bagi kita untuk memperhatikan penanganan masalah perawatan tidak berbayar dan pekerjaan rumah tangga secara holistik. Ini berarti menerapkan kebijakan dan praktik non-diskriminatif untuk mendukung pekerja dengan tanggung jawab keluarga serta berinvestasi dalam infrastruktur publik, misalnya listrik dan air bersih, serta layanan sosial,” terang Lenny saat menjadi pembicara pada Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APSFD) dengan tema 'Transforming Care for Gender Equality' secara virtual, dikutip Selasa (29/3/2022).

1. Perlu lakukan survei untuk lihat kondisi kategori pekerjaan yang tak dibayar

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny N. Rosalin (dok. KemenPPPA)

Dengan permasalahan yang ada, kata Lenny, pemerintah dapat mempertimbangkan alokasi sumber daya guna melaksanakan survei penggunaan waktu. Tujuannya, agar dapat melihat kondisi waktu yang dihabiskan untuk berbagai kategori pekerjaan yang tidak dibayar.

Menurutnya, survei harus dirancang agar bisa sediakan data terpilah dari jenis kelamin untuk menginformasikan para pengambil kebijakan. Masalahnya adalah sulit mengatasi kesenjangan pendanaannya karena hanya 13 persen negara di seluruh dunia yang punya anggaran khusus untuk statistik gender.

“Beberapa hal dapat dilakukan untuk mengenali, mengurangi, dan mendistribusikan kembali pekerjaan tidak berbayar dan pekerjaan rumah tangga yang membutuhkan pendekatan investasi mulai dari: investasi dalam infrastruktur, layanan sosial, dan pengumpulan data; melakukan kampanye kesadaran tentang kesetaraan gender; dan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menangani pekerjaan yang tidak dibayar dan mengurangi dampaknya, terutama pada perempuan,” ujarnya.

2. Peran perempuan bisa tingkatkan partisipasi angkatan kerja Indonesia

Ilustrasi pekerja di pabrik (IDN Times/Dhana Kencana)

Lenny menilai pemerintah masih perlu menggali lebih jauh fakta, bahwa perempuan memikul sebagian besar perawatan tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga dengan menghitung kesetaraan moneternya dalam hal kontribusi terhadap ekonomi.

Selain itu, ada biaya dari dampak jangka panjang dan lebih luas pada perempuan dan anak perempuan. Misalnya, bagaimana hal itu mempengaruhi pendidikan serta konsekuensi bagi kesehatan fisik dan mental.

Peran perempuan sebagai tenaga kerja di semua sektor pembangunan bisa meningkatkan partisipasi angkatan kerja Indonesia dan pendapatan perempuan bagi perekonomian.

3. Pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan dan data terpilah

ilustrasi perempuan (IDN Times/Arief Rahmat)

Lenny memaparkan di Indonesia hanya 53 persen perempuan yang merupakan angkatan kerja. Sedangkan, angkatan kerja laki-laki sebesar 82 persen.

Perempuan menanggung bagian yang tidak setara dalam pekerjaan rumah tangga dan yang tak dibayar. Hal ini mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Ketersediaan dan jangkauan data di bidang ini, dirasa Lenny sangat penting untuk menyusun kebijakan yang diperlukan.

“Kita harus lebih sering membahas tentang pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mempromosikan pentingnya data terpilah, yang kemudian akan membuat ekonomi kita lebih inklusif, dengan manfaat yang nyata bagi semua orang,” ucap dia.