Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial (Kemensos) akan membantu warga yang tergabung di Komunitas Adat Terpencil (KAT) memperoleh data kependudukan, untuk mempermudah penerimaan bantuan sosial atau bansos.
"Dalam program (KAT) termasuk kita akan support mereka dalam masalah administrasi kependudukan, wajar mereka tinggal di pedalaman, jadi kita ini yang bantu," ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara di Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Juliari mengatakan administrasi yang dimaksud adalah pengurusan administrasi kependudukan, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
Menurut Juliari, banyaknya warga KAT yang belum terdata karena faktor jarak dan layanan fasilitas, serta kesulitan mengurus kelengkapan dokumen kependudukan.
Tahun ini terdapat 2.500 warga yang tergabung dalam KAT yang akan menerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Dari jumlah tersebut, KAT di Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan sudah menerima bantuan ini. Dalam waktu dekat Kemensos akan memperluas bantuan ke KAT lainnya.
"Mereka itu saudara-saudara kita yang sering dilupakan, maka lakukan terobosan dan inovasi secara terukur dan akuntabel, jangan sampai mereka tidak dapat bantuan karena persoalan administratif," ucap Juliari.
Juliari menegaskan kunci penyaluran di daerah 3T atau terpencil, terdepan, dan terluar ada di tangan setiap daerah. Untuk itu, dia mengimbau pemerintah daerah segera mencairkan anggaran pemberdayaan untuk KAT.
"Anggaran sudah saya titip di daerah, saya harap penyaluran juga dipercepat," kata Mensos.
Juliari menambahkan dampak pandemik COVID-19 tidak hanya dirasakan masyarakat di perkotaan, namun juga seluruh lapisan, termasuk suku anak dalam yang tergabung dalam KAT.
"Program tersebut termasuk prioritas kementerian terkait sebab masyarakat yang tergabung di KAT harus mendapat perhatian yang sama, tanpa ada pengecualian, termasuk dalam hal pelayanan sosial," kata dia.