Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) siap memberikan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi bagi 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah.
Pihak Kemensos menjelaskan upaya pemulangan PMI dari Malaysia tersebut akan dilakukan pada Juni dan Juli 2021.
Mewakili Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat menjelaskan pihaknya menerima dan menindaklanjuti pemulangan dari Kementerian Luar Negeri melalui entry point di Tanjung Pinang dan Pontianak.
Kemensos juga berkoordinasi dengan satuan tugas pemulangan PMI bermasalah, termasuk pemerintah daerah, serta Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19.
“Kemensos menyiapkan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Tanjung Pinang, RPTC Bambu Apus serta 41 balai rehabilitasi sosial milik Kemensos. Ke-41 balai bisa jadi tempat transit maupun tempat isolasi mandiri sebelum PMI tersebut dipulangkan ke daerah asal masing-masing, ” kata Harry dalam Rapat Dengar Pendapat Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Selain itu Harry juga mengatakan, Kemensos menyiapkan pekerja sosial untuk melakukan pendataan, asesmen dan intervensi, terkait pemulangan dan rujukan, serta menyiapkan sandang, perlengkapan mandi, bantuan jaminan hidup, dan permakanan selama dalam perjalanan.
"Tugas dan fungsi Kemensos sesuai Permenko PMK No 3 fokus bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPO)," ujarnya.
Sementara itu kementerian dan atau lembaga di bawah KemenkoPMK tengah berkoordinasi mengantisipasi rencana pemulangan PMI dari Malaysia agar pemulangan berjalan sistematis, terarah, terklarifikasi.
Femmy Eka Putri selaku perwakilan dari Kemenko PMK menyatakan, pihaknya siap melakukan pemulangan PMI dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Tentu saja, kami akan terus berkoordinasi lintas sektor untuk kelancaran pemulangan PMI tersebut, " katanya. (WEB)