Kemhan Gandeng BPOM dan TNI Produksi Obat Harga Murah

- Kemhan akan libatkan TNI dan BPOM buat obat secara mandiri dengan harga terjangkau
- Obat akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih dan diharapkan dibagikan gratis bagi masyarakat
- Mayoritas obat di Indonesia masih impor, BPOM akan mengawasi produksi obat mandiri Kemhan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, pemerintah akan berupaya memproduksi obat secara mandiri dengan harga terjangkau. Produksi obat tersebut akan melibatkan tiga matra TNI.
Hal tersebut disampaikan Sjafrie usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, terkait optimalisasi bidang farmasi dan kesehatan, di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa (22/7/2025) malam.
“Semua laboratorium farmasi yang ada di TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara kita konsolidasikan menjadi satu farmasi pertahanan negara yang memproduksi obat," ungkap dia.
1. Salah satunya diedarkan melalui Koperasi Desa Merah Putih

Nantinya, kata Menhan, obat-obatan yang diproduksi Kemhan akan diedarkan untuk masyarakat, salah satunya melalui Koperasi Desa Merah Putih yang belum lama ini diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
"Kita juga sudah mulai bekerja memasukkan obat-obatan farmasi kita, produksi kita di gerai-gerai apotik di Koperasi Desa Merah Putih," kata Sjafrie.
Sjafrie secara khusus menyoroti mahalnya harga obat-obatan yang saat ini beredar luas di masyarakat. Menurutnya, dengan produksi obat secara mandiri ini, bisa menekan harga obat menjadi lebih murah, atau bahkan bisa didapatkan masyarakat secara gratis.
"Bagaimana diketahui harga obat mahal, sehingga kita memberi obat-obatan atas regulasi dari Badan POM yang dipimpin oleh Pak Taruna Ikrar dengan harga yang murah. Dan sekarang kita pikirkan bagaimana caranya harga murah itu turun lagi menjadi obat-obatan gratis yang diperlukan oleh rakyat,” kata dia.
2. Kepala BPOM soroti mayoritas obat merupakan impor

Sementara dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyambut baik rencana yang akan dilakukan bersama Kemhan untuk memproduksi obat mandiri ini. Sebab, mayoritas obat yang ada di Indonesia masih bergantung pada luar negeri.
“Kita masih 94 persen impor dari berbagai negara. Khususnya dari India, dari China, sebagian dari Eropa, khususnya Belanda dan Jerman, dan Amerika. Tentu hal yang sangat krusial itu adalah hubungannya dengan, kita tahu bahwa obat ini bagian dari hal yang sangat penting, kebutuhan masyarakat kita,” tutur Taruna.
3. BPOM tetap melakukan pengawasan dan sertifikasi

Lebih lanjut, BPOM memastikan akan mengawasi program pembuatan obat yang dilakukan Kemhan secara mandiri. Termasuk membuat syarat kualifikasi untuk kompetensi dan kemampuan prajurit TNI dalam memproduksi obat.
"Jelas sesuai dengan standar untuk TNI memenuhi syarat untuk itu, dengan suatu model, seperti manufakturing praktisnya nanti laboratorium-laboratoriumnya dan standar produsennya, kita akan sertifikasi. Sertifikasi dalam konteks yang disebut cara pembuatan obat," tutur Taruna.