Kemhan Didesak Tunjukkan Dokumen Pembatalan Beli Pesawat Mirage

11 Feb 2024, 22:27 WIB

Direktur Laboratorium Anti Korupsi, Adnan Topan Husodo (Youtube.com/Imparsial)

Jakarta, IDN Times - Direktur Laboratorium Anti Korupsi Adnan Topan Husodo mendorong juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menunjukkan dokumen pembatalan kontrak pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar.

Padahal, kata Adnan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebelumnya menyatakan kontrak pembelian itu ditunda, bukan dibatalkan.

"Pernyataan dibatalkan itu baru lisan, kita belum pernah mendengar ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan ataupun Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa kontrak Mirage 2000-5 itu dibatalkan," ujar Adnan dalam acara koalisi masyarakat sipil secara virtual, Minggu (11/2/2024).

"Sehingga, sampai hari ini saya tidak menganggap bahwa pernyataan Dahnil itu bisa diakui kebenarannya. Saya khawatir ini adalah sebuah kekhawatiran karena ada upaya-upaya baru berkembang, sehingga disebutkan bahwa kontrak itu dibatalkan. Tadi di dalam rilis juga disebutkan mengenai beberapa fakta," sambungnya.

Dia kemudian meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut adanya perbedaan pernyataan tersebut.

1. Nilai kontrak Mirage 2000-5 dianggap terlalu mahal

Direktur Laboratorium Anti Korupsi, Adnan Topan Husodo (Youtube.com/Imparsial)

Adnan mengatakan, nilai kontrak untuk pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 terlalu mahal dengan usianya yang sudah 27 tahun.

"Yakni sekitar 66 juta US Dolar perunitnya, padahal harga pasarannya saat itu hanya 23-35 juta US Dolar," kata dia.

2. Kontrak pembelian Mirage 2000-5 juga diduga melanggar Undang-Undang

Direktur Laboratorium Anti Korupsi, Adnan Topan Husodo (Youtube.com/Imparsial)

Lebih lanjut, Adnan juga menyampaikan, pembelian Mirage 2000-5 juga diduga melanggar Undang-Undang Tahun 2012, tentang industri pertahanan.

"Dalam Pasal 43 Ayat 3 disebutkan bahwa Indonesia belum bisa memenuhi peralatan keamanan dan pertahanan dari dalam negeri, maka bisa menggunakan produk luar negeri dengan melalui proses langsung antar pemerintah atau kepada pabrikan," beber dia.

"Dalam kasus ini, Prabowo Subianto, Kemenhan menggunakan dua broker sekaligus Excalibur Internasional, dan e system solution, sebuah broker perusahaan maskapai juga yang berbasis di Dubai yang pemiliknya adalah mantan pilot dari Angkatan Udara Prancis dan sebenarnya memiliki kedekatan dengan Prabowo. Rekam jejak kedekatan itu bisa kita dapatkan secara bebas dari berbagai media," sambungnya.

3. Pernyataan Dahnil dan Kemenkeu berbeda

Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (IDN Times/Helmi Shemi)

Sebelumnya, pada Sabtu, 10 Februari 2024, Dahnil menyampaikan pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 sudah dibatalkan. Dia juga menyatakan hoaks soal dugaan lembaga anti korupsi Uni Eropa melakukan penyelidikan mengenai kontrak pembelian pesawat tersebut.

Sementara itu, Kementerian Keuangan juga pernah menyampaikan terkait penundaan pembelian 12 pesawat jet tempur Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, keputusan untuk menunda pembelian pesawat merupakan wewenang Kementerian Pertahanan.

“Prioritas dan pilihan kegiatan (mau mengadakan barang atau alat apa), merupakan kewenangan dari kementerian atau lembaga," kata Isa kepada IDN Times.

Isa menjelaskan bahwa realisasi penyerapan anggaran belanja modal Kementerian Pertahanan sepanjang 2023 sudah mencapai 36 persen atau lebih besar daripada anggaran yang sama di tahun 2022.

Porsi penyerapan belanja modal di Kemhan pun menduduki urutan kedua paling besar.

"Anggarannya sudah naik dari Rp50,1 triliun menjadi Rp70,9 triliun," bebernya.