Kemhan Lanjutkan Seleksi Calon Manajer Kopdes dengan Tes Kesehatan

Lebih lanjut, Rico menjelaskan, pola yang digunakan untuk pemeriksaan peserta yakni memanfaatkan beberapa rumah sakit secara simultan di tiap wilayah panitia seleksi integratif tingkat daerah (Paselinda). Ini dilakukan agar proses pemeriksaan kesehatan dapat berjalan cepat, efektif, dan tetap menjaga kualitas pemeriksaan terhadap 101.158 peserta yang mengikuti tahapan seleksi lanjutan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Sementara, pada seleksi tes tulis mental ideologi, para peserta hadir mengenakan pakaian kemeja putih dan bawahan hitam. Mereka terlihat membawa papan sebagai alas untuk menulis dan map berwarna jingga.

Dalam satu dokumentasi yang dibagikan Kemhan, terpampang halaman depan seleksi tertulis yang diisi peserta. Seleksi tertulis itu berisi pertanyaan terbuka dan membutuhkan uraian panjang. Tanda 'rahasia' juga tertulis di bagian atas dokumen yang berisi soal-soal itu.

Di halaman depan setidaknya ada enam pertanyaan terbuka, mulai dari riwayat hidup, keluarga, dan organisasi yang pernah diikuti selama di perguruan tinggi, hingga permasalahan yang pernah dialami. Sedangkan pertanyaan kedua, berisi pandangan peserta terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Direktur Democratic Judicial Reform (De Jure), Bhatara Ibnu Reza, mengatakan pertanyaan-pertanyaan tersebut bagian dari upaya TNI melakukan penggalian profil terhadap peserta seleksi manajer Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Iya, pertanyaan itu memang profiling. Kemudian mereka (TNI) coba mengetahui apakah calon pegawai tunduk atau tidak, atau istilahnya mereka punya satu visi yang sama gak dengan pemberi kerja. Sehingga para peserta akan dinilai apakah masih bisa di bawah kontrol mereka," ujar Bhatara kepada IDN Times melalui telepon, Jumat (22/5/2026).

Lebih lanjut, Bhatara mempertanyakan alasan TNI ikut terlibat pengelolaan Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Sebab, tidak pernah ada preseden di negara manapun militer ikut dalam pengelolaan manajemen koperasi. Maka, kata dia, praktik ini adalah contoh lain TNI cawe-cawe di ranah sipil.

"Mana ada angkatan bersenjata di dunia ini ikut ngurusin koperasi? Kan ini adalah praktik dari apa yang disebut remiliterisasi dalam kehidupan sosial politik Indonesia. Makanya, semua (keterlibatan TNI di berbagai bidang) berlangsung massif," kata pengajar hukum Universitas Trisakti itu.

Padahal, kata Bhatara, sesuai undang-undang, tugas utama TNI adalah mengurus isu pertahanan dari ancaman luar Indonesia. "Dengan melibatkan TNI dalam seleksi manajer Koperasi Merah Putih, menjadikan tentara kita tidak profesional. Kita kembali ke era Orde Baru, di mana tentara bisa masuk ke ruang-ruang sipil di mana saja," tutur dia.

Bhatara pun mewanti-wanti, berdasarkan contoh nyata yang ada, tidak pernah ada satu pun negara yang pemerintahannya berhasil di bidang sosial, politik hingga ekonomi, bila dipimpin tentara.

Ketika ditanya seandainya lolos menjadi manajer, apakah peserta akan berstatus sebagai pegawai di bawah Badan Pengaturan (BP) BUMN, Rico Sirait membenarkan.

"Mereka akan menjadi pegawai BUMN di bawah BP BUMN," kata dia.

Penjelasan serupa juga pernah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Peserta yang terpilih menjadi manajer Koperasi Desa Merah Putih, berstatus sebagai pegawai PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang mengelola proyek ini selama tahap piloting selama dua tahun.

Kemudian, untuk pengelola Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi pegawai PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).

"Sama, semuanya itu perjanjian kerja waktu tertentu," ujar Zulkifli di Jakarta pada Rabu, 15 April 2026.

Pemerintah, kata Zulkifli, membuka 35 ribu lowongan kerja untuk posisi manajer Koperasi Desa Merah Putih; dan 5.476 lowongan sebagai pegawai Kampung Nelayan Merah Putih.