Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM

25 Mar 2026, 08:44 WIB

Santi Dewi

Kemhan Siapkan Skema Empat Hari Kerja untuk Efisiensi BBM

Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait di Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya Sih

Kementerian Pertahanan menyiapkan skema empat hari kerja untuk fungsi tertentu guna efisiensi BBM, sesuai instruksi Presiden Prabowo menghadapi dampak konflik Timur Tengah.
Langkah efisiensi ini bukan karena kondisi darurat, melainkan bentuk kesiapsiagaan dan disiplin pengelolaan sumber daya strategis demi memperkuat ketahanan nasional.
Pengamat UGM menilai kebijakan WFH sehari seminggu kurang efektif menghemat BBM dan berpotensi menurunkan pendapatan sektor transportasi serta UMKM sekitar perkantoran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan untuk mengantisipasi dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah mulai diterapkan oleh Kementerian Pertahanan. Kemhan sedang menyiapkan skema penyesuaian hari kerja dari lima hari menjadi empat hari pada fungsi-fungsi tertentu yang memungkinkan.

"Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara terukur dan bertahap sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas energi," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, dalam keterangan yang dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Jenderal bintang satu itu mengatakan skema yang sedang disiapkan oleh Kemhan merupakan langkah mitigasi dini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. Kemhan dan TNI, kata Rico, melakukan penyesuaian internal yang bersifat administratif dan manajerial.

"Efisiensi difokuskan pada aspek pendukung. Sedangkan, operasional strategis dan kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi prioritas utama dan dijaga secara optimal," ujarnya.

1. Kemhan akan sesuaikan penyesuaian hari kerja dari lima menjadi empat hari

Ilustrasi mobil Maung yang digunakan oleh TNI. (www.instagram.com/@kemhanri)

Lebih lanjut, Rico mengatakan beberapa hal yang sedang disiapkan untuk efisiensi penggunaan BBM, antara lain penyesuaian hari kerja dari lima menjadi empat hari pada fungsi-fungsi tertentu, dengan kebijakan secara adaptif, terukur dan bertahap sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja. Selain itu, akan dilakukan pengaturan penggunaan alutsista berdasarkan indeks prioritas dan kebutuhan operasi.

"Kami juga akan melakukan pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan angkutan jemputan pegawai dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan tugas," kata Rico.

2. Efisiensi penggunaan BBM bukan karena ada kondisi darurat

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ketika melantik 12 tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di kantor Kemhan, Jakarta Pusat. (www.instagram.com/@sjafrie.sjamsoeddin)

Rico menepis skema ini diambil demi efisiensi BBM terkait kondisi energi di Indonesia. Dia menegaskan, langkah ini diambol sebagai wujud kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis.

"Jadi, ini bukan kondisi darurat. Melalui langkah ini, Kemhan dan TNI mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memperkuat ketahanan nasional dengan mengedepankan efisiensi, tanggung jawab dan semangat bela negara," tutur dia.

3. Kebijakan WFH satu hari dalam seminggu dinilai tak efektif untuk hemat BBM

SPBU Pertamina di Rest Area Tol Batang-Semarang KM 379A (arah Semarang). (IDN Times/Dhana Kencana)

Sebelumnya, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, tak yakin kebijakan work from home (WFH) sehari dalam seminggu akan bisa memangkas konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional. Dia menilai, menggerakkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta untuk disiplin bekerja dari rumah bukan perkara mudah karena berkaitan erat dengan perubahan perilaku.

"Barangkali, ASN dan pekerja swasta tidak bekerja di rumah pada Jumat, tetapi work from everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan," ujar Fahmy di dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/3/2026).

Menurutnya, keberhasilan WFH saat pandemik COVID-19 dipicu oleh adanya faktor paksa berupa risiko penularan virus. Sementara, pada kebijakan WFH yang diwacanakan saat ini, faktor penekan tersebut tidak tersedia.

Fahmy juga menyoroti dampak negatif kebijakan tersebut terhadap ekosistem ekonomi lokal. Dia menyebut pendapatan sektor transportasi, termasuk ojek online (ojol), serta warung nasi UMKM yang biasa melayani pekerja kantoran terancam merosot.

Penerapan WFH sehari di sektor manufaktur dianggap berisiko menurunkan produktivitas industri. Fahmy pun mendesak pemerintah agar menghitung secara mendalam perbandingan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari kebijakan itu.

"Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya," kata Fahmy.