Wacana ASN dan Swasta WFH, Anggota DPR: Harus Terukur BBM Hemat Berapa
- Pemerintah tengah mengkaji kebijakan WFH satu hari per minggu bagi ASN dan sektor swasta untuk efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.
- Ujang Bey meminta kebijakan WFH dirancang terukur dengan menghitung jumlah ASN dan pegawai swasta yang terdampak serta potensi penghematan BBM secara jelas.
- Presiden Prabowo menyambut baik rencana WFH karena dinilai mampu menekan konsumsi BBM hingga seperlima dari total pengeluaran mobilitas biasa.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Ujang Bey, turut menyoroti wacana pemerintah terkait kebijakan fleksibilitas kerja berupa work from home (WFH) untuk menghemat energi, menyusul lonjakan minyak mentah dunia. Dia meminta pemerintah menyusun kebijakan tersebut secara terukur.
Ujang Bey meminta pemerintah menghitung berapa target jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta yang akan menjalani WFH serta durasi pelaksanaan kebijakannya.
Ujang juga menyoroti perlunya kejelasan terkait instansi dan kementerian mana saja yang akan menerapkan kebijakan tersebut di kalangan ASN. Di sektor swasta, dia meminta pemerintah menjelaskan jenis perusahaan atau sektor industri apa saja yang akan dilibatkan.
Menurut dia, dari parameter-parameter ini, pemerintah dapat menghitung secara lebih akurat potensi penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan dari kebijakan WFH.
“Ini harus didesain secara matang dan terukur. Target berapa jumlah ASN maupun swasta yang akan terkena WFH dan dalam rentang waktu berapa lama? Instansi dan kementerian mana saja yang terdampak (ASN) dan perusahaan swasta apa aja?" kata Ujang Bey kepada IDN Times, dihubungi Minggu (22/3/2026).
"Dari jawaban pertanyaan tersebut di situ pemerintah akan menemukan berapa angka BBM yang bisa di hemat," kata dia.
1. Penerapan WFH bagi swasta harus hati-hati
Ujang juga meminta pemerintah untuk memetakan target ASN yang akan diwajibkan WFH. Dia mewanti-wanti jangan sampai masyarakat mengeluh karena pelayanan pemerintah justru tidak maksimal.
Adapun khusus untuk swasta, Ujang meminta pemerintah hati-hati untuk menerapkan ketentuan WFH karena mereka bekerja sesuai target tertentu. Jangan sampai kebijakan ini justru mengganggu stabilitas perusahaan.
"Nah, untuk swasta saya kira pemerintah harus hati-hati menerapkan program WFH. Karena kan swasta ini memiliki target-target tertentu bagi perusahaan dan setiap karyawan dibebankan juga capaian kinerjanya," kata dia.
2. Pemerintah kaji ASN hingga karyawan swasta WFH
Pemerintah mengkaji kebijakan fleksibilitas waktu kerja berupa WFH selama satu hari dalam sepekan untuk efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, aturan teknis mengenai kebijakan tersebut sedang disusun. Rencananya, pemberlakuan WFH tersebut tidak hanya menyasar ASN pusat, melainkan juga pemerintah daerah hingga sektor swasta.
"Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dalam lima hari kerja," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga memberikan sinyal kebijakan WFH akan mulai berlaku setelah masa Lebaran 2026. Namun, pemerintah masih perlu menentukan tanggal pastinya untuk memulai implementasi di lapangan.
"Pasca-Lebaran tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," kata politikus Golkar itu.
3. Target penghematan konsumsi BBM
Presiden Prabowo Subianto disebut turut menyambut baik rencana tersebut karena dinilai mampu menekan penggunaan BBM.
Airlangga menjelaskan, penghematan dari mobilitas bensin cukup signifikan, mencapai seperlima dari total pengeluaran yang biasanya dikeluarkan.
"(Tanggapan Presiden) baik karena itu ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan, 1/5 dari apa yang bisa kita keluarkan," kata dia.
