Kemlu: Pemerintah Pelajari Dokumen, Maknai Permintaan Maaf Belanda

Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Kamis (17/2/2022), meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949. Rutte mengatakan, pemerintahnya mengakui seluruh temuan yang dihasilkan sebuah tinjauan sejarah yang sangat penting itu.

Menurut studi tersebut, Belanda melakukan kekerasan secara sistematik, melampaui batas, dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali atas Indonesia, bekas jajahannya, pasca-Perang Dunia II.

“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya atas nama Pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia hari ini,” kata Rutte.

“Permintaan maaf juga harus diberikan kepada semua orang di negara kita yang harus hidup dengan konsekuensi perang kolonial di Indonesia, seringkali sampai hari ini,” tambahnya.

Sebuah laporan Belanda sebelumnya, dari tahun 1969, mengakui adanya ekses kekerasan di Indonesia. Laporan itu juga menyebutkan, bahwa pasukan Belanda melakukan “aksi polisi” yang sering dipicu oleh perang gerilya dan serangan teror yang menargetkan lawan-lawan kemerdekaan.

Temuan yang diterbitkan pada Kamis, melukiskan gambaran yang jauh lebih suram tentang tindakan pasukan Belanda.

“Selama perang, angkatan bersenjata Belanda sering menggunakan kekerasan ekstrem dan struktural, dalam bentuk eksekusi di luar proses hukum, perlakuan buruk dan penyiksaan, penahanan dalam kondisi yang tidak manusiawi, pembakaran rumah dan desa, pencurian dan perusakan harta benda dan persediaan makanan, serangan udara yang tidak proporsional dan penembakan artileri, dan apa yang seringkali merupakan penangkapan massal acak dan penahanan massal,” demikian disebutkan dalam sebuah pernyataan proyek penelitian itu.

Tidak hanya itu, tapi juga melibatkan pembayar gaji politik militer. “Angkatan bersenjata Belanda sebagai institusi bertanggung jawab atas kekerasan yang digunakan, termasuk kekerasan ekstrem. Namun, mereka beroperasi dalam konsultasi erat dengan dan di bawah tanggung jawab Pemerintah Belanda,” ujar para peneliti.

Namun, Direktur Institut Veteran Belanda Paul Hoefsloot, mengkritik temuan itu. Ia menyebut, hasil penyidikan menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran dalam dirinya.

“Karena para veteran yang bertugas di bekas Hindia Belanda itu secara kolektif ditempatkan di dok tersangka, berkat kesimpulan yang tidak berdasar,” katanya dalam pernyataan tertulis.

Hans van Griensven, ketua organisasi veteran Belanda lainnya mengatakan, kekerasan itu tidak meluas seperti yang disampaikan.

“Tentu saja ada yang tidak beres, seperti yang mereka lakukan di setiap perang,” kata Van Griensven.

“Tetapi, secara umum, ada juga bantuan kemanusiaan, makanan didistribusikan, infrastruktur dibangun. Itu tidak dibahas dalam temuan,” tambahnya.