Kemnaker Lakukan Transformasi Balai Latihan Kerja dari Berbagai Sisi

Kemnaker juga akan melakukan transformasi BLK dari segi persepsi dengan memperkuat sinergi industri UMKM; peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang; dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK yang masif.

Adapun dari segi substansi pelatihan meliputi pengembangan dan penerapan teknologi digital dalam layanan bidang pelatihan kerja dan sertifikasi; implementasi pelatihan teknisi di balai besar selain Serang; fokus pelatihan pada sektor prioritas (manufaktur, pariwisata, dan pertanian); serta penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK UPTP dan UPTD;

“Aspek pelatihan juga mencakup penyiapan peserta pemagangan LN dapat dioptimalkan di BLK; menyiapkan Program BLK Komunitas menjadi Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan; dan fokus pelatihan lima Balai Besar Pelatihan Kerja ke arah peningkatan tenaga kerja profesional,” ujar Budi.

Tak hanya itu, Kemnaker juga melakukan transformasi BLK dari segi sarana dan fasilitas yang fokus pada pemberdayaan dan implementasi 3R BLK, yakni reorientasi, revitalisasi, dan rebranding. Budi mengatakan, salah satu perubahan paling substansial dari transformasi BLK adalah integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan. 

Hal itu disebabkan pengantar kerja/petugas antarkerja akan melakukan konseling karier terlebih dahulu untuk menentukan apakah tenaga kerja dapat langsung bekerja/wirausaha, atau memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi dan/atau pelatihan wirausaha dan modal usaha.

“Pemantauan setelah lulus pelatihan pun terus dipantau melalui mekanisme survei kebekerjaan yang telah dilaksanakan di pelatihan yang menggunakan anggaran APBN,” tutur Budi.

Budi juga mengatakan bahwa saat ini sudah terdapat 16 provinsi yang memiliki BLK UPTP. Artinya, masih ada 18 provinsi yang belum memiliki BLK UPTP, yaitu Riau; Jambi; Bengkulu; Sumatra Selatan; Lampung; DKI Jakarta; DIY; Bali; NTT; Kalimantan Barat; Kalimantan Tengah; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Gorontalo; Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Sulawesi Barat; dan Papua.

Menurutnya, keuntungan bagi daerah dalam pengembangan BLK UPTP baru antara lain pembangunan dan operasional pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat; percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi; dan meningkatkan kualitas SDM di provinsi tersebut sehingga mendorong percepatan peningkatan investasi dan ekonomi di provinsi tersebut.

Sementara itu, pembukaan Rakorteker Bidang Lattas 2020 dihadiri Kepala Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan; Kepala Pusat TIK Barenbang; Sesditjen Binalattas; Kepala Sekretariat BNSP; para direktur di lingkungan Ditjen Binalattas; dan para Kepala Dinas Provinsi Bidang Ketenagakerjaan se-Indonesia. (CSC)