Jakarta, IDN Times -- Kemendikbudristek telah mencanangkan pendaftaran Program Sekolah Penggerak untuk angkatan ke-2. Di program angkatan kedua untuk tahun 2022 ini, diharapkan dapat mencapai 10.000 sekolah penggerak yang tersebar di 250 kabupaten dan kota.
Agar berjalan sukses, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Jumeri, STP. M.Si mengatakan bahwa seleksi kepala sekolah akan menjadi kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing.
Untuk itu, perlu diadakan seleksi kepala sekolah dari satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Sekolah negeri maupun swasta diminta segera mendaftarkan diri pada program sekolah penggerak angkatan kedua.
Dr. Praptono Direktur Pendidikan Profesi dan pembinaan Guru Dirjen GTK menambahkan, mekanisme seleksi kepala sekolah calon sekolah penggerak. Pertama, menentukan daerah sasaran. Sampai saat ini sudah dilakukan pada 250 kabupaten kota dari 34 provinsi. Lalu akan ada pembuatan nota kesepakatan antara Kemendikbud Ristek dan Pemda.
Setelah proses registrasi, Praptono menyebut ada seleksi yang harus diikuti para calon kepala sekolah yang mendaftar. Pemerintah pusat sudah menyiapkan asesor-asesor yang sudah dilatih dan tersertifikasi. Bagi peserta yang lolos seleksi tahap 1 kemudian mengikuti seleksi tahap 2 dengan mengikuti simulasi mengajar dan wawancara. Selanjutnya pleno kelulusan.
“Setelah itu pengumuman dan penetapan sebagai pelaksana program sekolah penggerak oleh Kemendikbud Ristek dan Pemda. Yang terakhir adalah pelaksanaan program sekolah penggerak,” tuturnya.
Praptono juga menyampaikan, pihak dinas harus mengumpulkan para kepala sekolah baik negeri maupun swasta, baik PNS maupun non-pns untuk menyosialisasikan.
“Semakin banyak yang mendaftar tentu akan semakin bagus. Karena dengan banyaknya calon kepala sekolah menggerakkan maka akan lebih mudah memilih calon kepala sekolah yang terbaik,” imbuh Praptono.
Sementara itu, Dr. Mulyatsyah, M.M., Direktur SMP Kemendikbud Ristek menyampaikan, Kemendikbud Ristek akan memberikan pendampingan selama implementasi sekolah penggerak dilaksanakan melalui LPMP yang ada di daerah.
“Di samping itu, UPT Kemendikbud Ristek di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan selama implementasi sekolah penggerak seperti fasilitasi pemda dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan, hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi,” imbuh Mulyatsyah.
Lalu akan ada pendampingan konsultatif dan asimetris. Ini merupakan pendampingan program sekolah penggerak yang dilakukan baik di level daerah maupun di level pusat oleh UPTD.
“PAUD Dikdasmen dan UPTD GTK serta pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dan kerjasama. Antara lain melakukan bagaimana memonitor kemajuan kegiatan ini, kemudian melakukan kegiatan identifikasi hambatan dan mencarikan solusi penyelesaian hambatan dalam masalah manajemen operasional,” ujarnya. (WEB)