Jakarta, IDN Times - Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai keputusan pemerintah tak membubarkan Pondok Pesantren Al Zaytun sebagai keputusan yang tepat.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya pemerintah melalui pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan membubarkan pondok pesantren Al Zaytun dan akan meneruskan proses hukum Panji Gumilang.
Dia juga mengapresiasi sikap berani pemerintah itu di tengah kontroversi pesantren Al Zaytun yang mendapat kecaman masyarakat.
Pria yang akrab dipanggil Hensat itu menuturkan, Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan tentu tidak bisa dibubarkan begitu saja, karena ada siswa, guru, dan elemen pendukung lain yang nasibnya harus diperhatikan.
“Tidak membubarkan Al Zaytun saya rasa sebuah keputusan tepat, karena sebagai lembaga pendidikan Al Zaytun tentu ada siswa, guru, dan elemen pendukung lain yang nasibnya harus diperhatikan. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Mahfud," kata Hensat dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).
Meski mendukung agar lembaga pendidikan Al Zaytun tidak dibubarkan, namun Hensat mendesak pemerintah agar dugaan tindak pidana yang dilakukan Panji Gumilang untuk dituntaskan.
“Kalau soal Panji Gumilang kan beda ya. Jadi harus dibedakan antara Al Zaytun dengan Panji Gumilang. Nah pemerintah harus bisa tuntaskan tuh kasus hukumnya," ujar Hensat.
Bukan hanya kasus hukum yang menjerat Panji Gumilang, Hensat juga mendorong agar pemerintah transparan terhadap polemik yang selama ini bergulir di tengah masyarakat terkait pondok pesantren Al Zaytun.
Salah satu yang jadi sorotan ialah terkait dugaan adanya tokoh intelektual hingga pejabat negara di balik keberadaan Al Zaytun.
“Pemerintah harus bisa transparan, dari dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, dan tuduhan-tuduhan lainnya sampai isu yang mengatakan dia (Panji Gumilang) punya bekingan dari tokoh tinggi negara. Itu semua harus dibuka sejelas-jelasnya," imbuh dia.