Keracunan Massal MBG, DPR Soroti Sertifikat SLHS Jadi Bancakan

Mulanya, Irma mengaku pesimistis SLHS menjadi satu-satunya solusi perbaikan dapur MBG yang kerap bermasalah. Hal ini lantaran ditemukannya syarat dokumen SLHS yang kerap diperjualbelikan.

"Nah soal misalnya kemarin Pak Qodari bilang soal sertifikasi higienis dan lain sebagainya, kenapa saya kemarin mengatakan saya tidak terlalu respect? Karena sertifikasi-sertifikasi seperti ini itu bisa diperjualbelikan. Kita banyak lihat selama ini, sertifikasi ini justru malah jadi bancakan," kata Irma.

Irma lantas mengusulkan pemerintah berhati-hati menempatkan seseorang di program MBG. Kasus keracunan tidak akan tejadi bila orang yang terlibat dalam program MBG adalah orang-orang yang kompeten di bidang ahli gizi.

"Jadi libatkan Kementerian Kesehatan dan turunannya, yaitu dinas-dinas kesehatan, libatkan Badan POM, Loka POM dan turunannya di bawah, kemudian juga BKKBN dan turunannya di bawah," ujar Legislator Partai NasDem itu.

Secara pribadi, Irma menyatakan tidak setuju karena konsekuensinya lebih besar. Ia menilai, moratorium MBG akan merugikan dapur MBG yang telah berjalan baik.

"Kalau moratorium saya pribadi nggak setuju karena itu akan merugikan orang-orang yang SPPG-SPPG yang bagus," kata dia.

Ia menyarakan moratorium hanya diberlakukan khusus dapur-dapur MBG bermasalah supaya melakukan perbaikan dan mengikuti standar BGN.

"Kami sarankan adalah SPPG-SPPG yang tidak sesuai standar, yang tidak sesuai standar itu ya harus di-stop dulu. Jadi kan gini, ada SPPG yang belum kejadian nih ya, belum kejadian basi misalnya, tapi sebenarnya SPPG-nya itu tidak sesuai standar, itu harus dianu dulu, dievaluasi dulu " tutur dia.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9). 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan salah satu pembahasan terkait MBG. Terutama, terjadinya kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal MBG.

"Beliau langsung memberikan petunjuk-petunjuk terhadap perbaikannya, sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa paling utama adalah keselamatan anak-anak kita," ujar Prasetyo.

Prabowo juga sudah memberikan sejumlah petunjuk untuk BGN, yang harus diterapkan di SPPG. Menurutnya, presiden menekankan agar semua SPPG disiplin dalam melaksanakan SOP kebersihan.

"Kami melaporkan hasil rapat kita tadi siang dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola dan di situ terus terang bapak presiden dari kemarin memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur," kata dia.