Kasus MBG, Menteri PPPA Klaim Pemerintah Cari Solusi Terbaik
- Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dijadwalkan untuk mengevaluasi progres perbaikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menteri Koordinator Bidang Pangan memimpin rapat guna memperkuat pelaksanaan MBG sebagai prioritas utama pemerintah.
- Pemerintah menutup SPPG bermasalah, memperketat disiplin juru masak, dan mewajibkan SLHS serta melakukan pemantauan rutin oleh Puskesmas serta UKS.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pemerintah terus berupaya mengambil langkah penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab banyak terjadi kasus keracunan yang menimpa anak-anak yang mengonsumsi MBG.
"Kami sudah berkoordinasi bersama dengan beberapa kementerian/lembaga untuk mencari solusi terbaik menangani KLB ini, ini semua tentu demi anak-anak kita," kata Arifah usai menghadiri Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada program prioritas MBG pada Minggu (28/9/2025).
1. Akan ada rapat pada Rabu mendatang
Dia menyebut, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan makanan sehat, bergizi, dan aman sebagai bagian dari perlindungan hak dasar mereka.
Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan.
2. Gelar rapat MBG, memperkuat pelaksanaannya
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang juga dihadiri Arifah Fauzi guna merumuskan langkah konkret memperkuat pelaksanaan MBG.
"Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," kata Zulkifli Hasan pada Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
3. Pemerintah tutup SPPG hingga wajibkan SLHS
Pemerintah menetapkan sejumlah langkah mulai dari menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) bermasalah untuk evaluasi, memperketat disiplin dan kualitas juru masak, memperbaiki sanitasi dan pengelolaan limbah, melibatkan lintas sektor dalam pengawasan, hingga mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulkifli.
4. Puskesmas serta UKS melakukan pemantauan rutin
Selain itu, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diminta mengoptimalkan peran Puskesmas serta UKS untuk melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan MBG di daerah.
“Semua langkah kami lakukan terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” kata Zulkifli.
