Akui Ada Keracunan Massal MBG, Prabowo: Itu Kesalahan 0,00017 Persen

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengakui ada peristiwa keracunan massal dalam program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, dalam pandangan Prabowo manfaat yang dirasakan oleh publik jauh lebih besar. Ia mengatakan, dalam kurun waktu 11 bulan sejak diluncurkan, MBG sudah dirasakan oleh 30 juta penerima manfaat.

"Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat (MBG). Tiga puluh (30) juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan (bergizi). Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makanan, iya. Kami sudah menghitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen," ujar Prabowo di acara penutupan Musyawarah Nasional VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).

Meski begitu, pemerintah mengaku masih belum puas dengan upaya pembagian MBG. Lantaran masih terdapat hambatan dalam distribusinya. Purnawirawan Jenderal TNI itu menyebut, belum pernah ada satu pun upaya di dunia yang bisa mendistribusikan MBG ke 30 juta penerima manfaat dalam waktu kurang dari satu tahun.

"Bahkan, Brasil memerlukan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Presiden Lula (da Silva) yang cerita itu ke saya, kalau mereka butuh waktu 11 tahun. Kita dalam 11 bulan sudah (menjangkau) 30 juta penerima," katanya.

"Apakah ada kekurangan? Ada. Tapi, manfaatnya sangat-sangat besar," imbuhnya.

Ia juga mengklaim, sejak MBG diluncurkan sudah tercipta lapangan pekerjaan baru. Bahkan, Prabowo menargetkan pada Januari hingga Februari 2026, sudah ada 1,5 juta lapangan pekerjaan baru dari program unggulan MBG.

"Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat. Bahwa tiap hari kita butuh telur, sayur, ikan, ayam, dan bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri. Dari kecamatan itu sendiri," tutur Prabowo.

Puncaknya, kata Prabowo, pemerintah bakal menggelontorkan anggaran mendekati Rp300 triliun untuk program MBG. Sementara, Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menghentikan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami kasus keracunan makanan. Penutupan itu berlangsung selama dua pekan.

Respons pemerintah itu dikecam oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Dalam pandangan JPPI, penutupan sementara SPPG yang beracun hanya kebijakan tambal sulam.

"Pendekatan ini sangat berbahaya dan mengabaikan akar permasalahan," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaidi Matraji, di dalam keterangan tertulis pada hari ini.