Jakarta, IDN Times - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Sandjojo bersamaan dengan Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar berdialog dengan para kepala desa dan warga sekitar di Balai Desa Gegesik Lor, Cirebon, Jawa Barat.
Di sela-sela dialog tersebut, Eko menyampaikan bahwa nantinya di desa-desa akan bekerja sama dengan para pelaku e-commerce guna memanjukan ekonomi di pedesaan. Berikut perbincangan IDN Times dengan Eko mengenai kerjasama tersebut.
Ya memang pemerintah dibawah pemerintahan Pak Jokowi saat ini, kita ingin ada target digitalisasi energi baru, di Asia Pasifik salah satunya. Kita bisa juga mendorong desa dalam memasarkan hasil-hasil produksi secara online, yakni lewat e-commerce. Nah kita istilahkan dengan digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Bagaimana caranya itu kita akan rangkum modul-modulnya dalam Akademi Desa.
Nah, jadi dalam Akademi Desa ada pemberian materi pemberian kepada BUMD dan unit-unit usaha-usaha lainnya di desa. Ini bertujuan supaya kita bisa memasarkan hasilnya melalui menkaniesme e-commerce. Ini yang akan kita dorong pada masing-masing kepala-kepala desa untuk menjemput paket digitalisasi yang dicanangkan oleh bapak presiden.
Iya 4.0 itu bukan hanya kepala desa semua, pemangku kepentingan di desa itu kita harapkan bisa mengikuti program dari akademi desa. Tapi karena kepala desa ini menjadi figur penting dalam upaya kita mendorong kegiatan ekonomi desa, maka salah satu target utama dalam jangka pendek ini adalah kepala desa. Tujuannya suatu saat kita akan kerja sama dan berkolaborasi dengan Kemendagri.
Sudah dicanangkan saat ini. Kita menyempurnakan modul lewat adviser di kementerian dan pasti butuh masukan dari pihak luar kementerian. Jadi ada quality control terhadap modul atau bahan ajar ini. Kita pikirkan sampai pada sertifikasi, baik pengajar maupun nanti orang yang diberikan pengajaran mendapatkan sertifikat.
Sertifikat itu pastinya kita akan mediasi supaya sesuai dengan harapan kita bersama. Lintas KL,
lintas pemangku kepentingan, tidak hanya lingkup Kementerian Desa saja. Kita mau seperti itu, sehingga mendorong pertumbuhan desa.
Bebas. Akademi ini kan sifatnya virtual, tidak tatap muka jadi memang kadang ada kendala. Tapi 'kan ada model long distace learning atau belajar jarak jauh. Nah, keuntungannya lebih dari itu. Materi Akademi Desa ini mata pelajarannya bisa diulang terus-menerus sesuai dengan kebutuhan kepala desa, perangkat desa, pengelola bumdes, atau pendamping desa.
Lintas KL, pendidikan akademisi kita punya perguruan tinggi untuk desa. Nah, itu bisa 'kan modulnya dikerjakan. Ini di bawah wewenang Sekretaris Jendral Kemendes. Memimpin untuk sebuah desain bahan ajaran yang betul-betul berkualitas.
Setelah ini, kita tidak perlu waktu lama karena sudah dicanangkan oleh bapak menteri setelah kita melakukan konsolidasi. Dan seterusnya kira-kira dalam waktu yang tidak terlalu lama akan direalisasikan.
Nah kita maunya secepat itu, tapi ini namanya proses pembelajaran butuh waktu. Jadi memang kita lagi susun target waktu butuh berapa lamanya. Tapi kita harapkan tidak terlalu lama
Kita harus optimis bahwa kepala desa sekarang banyak yang sudah mengikuti tingkat pendidikan. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah 'kan, batas kepala desa itu SMP. Pasti ada yang lebih dari SMP, ya pendidikan formal lainnya lah. Kita optimis bahwa kepala desa bisa jika kita berikan kepercayaan kepada mereka.