Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Kesaksian 4 Menteri di MK Dinilai Perkuat Bansos Tak Ada Politisasi
Mahkamah Konstitusi (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Empat menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah memberikan keterangan dalam sidang perselisihan komisi pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengatakan penjelasan empat menteri dianggap melemahkan argumen yang dibangun dari kubu paslon 01 dan 03, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Penjelasan empat menteri justru menguntungkan paslon 02 dan merugikan paslon 01 dan 03. Karena semua penjelasan empat menteri sangat prosedural, sesuai regulasi, dan kebijakan bansos sudah sesuai persetujuan DPR,” ujar Adi dalam keterangannya, dikutip Senin (8/4/2024).

1. Kesaksian empat menteri memperkuat bansos tak ada politisasi

Menko PMK, Muhadjir Effendy memberikan kesaksiannya saat sidang PHPU di MK pada Jumat (5/4/2024). (youtube.com/Mahkamah Konstitusi RI)

Adi menjelaskan, berdasarkan keterangan dari empat menteri tersebut, memperkuat argumen tidak ada politisasi bansos untuk memenangkan paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Justru penjelasan empat menteri itu mempertebal bansos memang on the right track, dan tidak ada unsur politisnya. Dan membantah bahwa ada politisasi bansos. Apalagi data yang disampaikan empat menteri itu cukup valid dan komprehensif,” ucap dia.

2. Penjelasan empat menteri membuat polemik bansos menjadi terang

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan kesaksiannya saat sidang PHPU di MK pada Jumat (5/4/2024). (youtube.com/Mahkamah Konstitusi RI)

Adi mengaku bersyukur MK memanggil empat menteri untuk memberikan kesaksian. Sebab, hal itu membuat polemik bansos menjadi terang.

“Saya justru bersyukur dan berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena ini kan inisiatif, ini kan keinginan dari Mahkamah Konstitusi untuk menampilkan kepada publik bahwa persoalan bansos itu tak ada yang ditutup-tutupi, dan yang paling penting ini adalah sebagai salah satu bentuk akuntanbilitas dan transparansi yang sebenarnya ingin ditunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi biar semuanya terang benderang,” kata dia.

3. Empat menteri memberikan penjelasan secara menyeluruh

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, saat memaparkan anggaran Kemensos di Mahkamah Konstitusi (Tangkapan Layar YouTube)

Lebih lanjut, Adi menyebutkan, empat menteri memberikan penjelasan terkait bansos secara menyeluruh. Sehingga, masyarakat dapat mengetahuinya secara utuh.

“Makanya di awal Mahkamah Konstitusi itu kan disclaimer bahwa ketika empat menteri yang terkait dengan bansos ini dipanggil ini bukan karena mengabulkan permohonan dari kubu 01 dan kubu 03, gak ada hubungannya. Ini murni keinginan dari hakim konstitusi, supaya tahu penjelasannya itu utuh, komprehensif, tidak penjelasan sepotong-sepotong dari kubu yang selama ini gugat terkait dengan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.

Editorial Team