Ketika Negara Mengatur Layar Anak, Perlindungan atau Ancaman Kebebasan?

Secara garis besar, aturan ini membatasi akses anak ke platform digital tertentu. Fokusnya ada di usia, fitur, dan intensitas penggunaan. Artinya, anak di bawah usia tertentu tidak bisa bebas membuat akun atau menggunakan semua fitur seperti biasa. Platform juga diminta untuk menyesuaikan sistem mereka, termasuk soal verifikasi umur dan pembatasan akses. Perlu dicatat, ini bukan cuma soal “main medsos”. Karena yang masuk daftar juga termasuk YouTube dan game seperti Roblox, batasannya jadi jauh lebih luas dari yang dibayangkan.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan setiap produk, layanan, maupun fitur digital untuk dinilai tingkat risikonya terhadap anak bertahap hingga jelaskan tujuh aspek risiko platform bagi anak. Risiko yang dinilai mencakup interaksi dengan orang tak dikenal, paparan konten berbahaya, eksploitasi, hingga ancaman kesehatan mental dan data pribadi.

Platform juga wajib menyediakan fitur parental control agar orang tua bisa mengatur akses, interaksi, dan konten anak. Jika satu aspek berisiko tinggi, layanan dikategorikan berisiko tinggi, sedangkan seluruh risiko rendah masuk kategori rendah.

Langkah ini diambil pemerintah karena situasinya sudah dianggap terlalu jauh. Penggunaan media sosial di kalangan anak meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Bukan cuma soal durasi, tapi juga intensitas dan jenis konten yang dikonsumsi.

Isu seperti kecanduan layar, cyberbullying, sampai gangguan kesehatan mental makin sering muncul. Belum lagi algoritma platform yang terus mendorong pengguna untuk scroll tanpa henti. Di titik ini, anak jadi kelompok paling rentan. Mereka disebut belum punya kontrol penuh, tapi sudah terpapar sistem yang berpotensi membuat kecanduan.

Meutya menjelaskan tujuan aturan ini dibuat untuk memastikan kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub, di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Aturan ini juga memicu kekhawatiran sebagian orang tua terkait efektivitas pengawasan anak di ruang digital. Misrohatun, seorang ibu dengan anak berusia 5 tahun, menilai tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua, bukan hanya pada kebijakan pembatasan.

“Internet itu semakin canggih, anak juga semakin tahu trik-trik menggunakan medsos meski ada larangan. Bisa saja menggunakan VPN atau berpura-pura menjadi orang yang lebih dewasa, karena larangannya sendiri dari Komdigi belum jelas akan seperti apa,” ujarnya kepada IDN Times.

Menurut dia, pembatasan tanpa mekanisme yang jelas berisiko tidak efektif dan justru mendorong anak mencari celah. Ia menekankan pentingnya kesiapan anak sebelum diberikan akses gadget.

“Sebaiknya berikan anak gadget di saat usianya benar-benar sudah siap. Jika terpaksa, bisa menggunakan feature phone atau tablet yang diawasi dan dikembalikan setelah digunakan,” katanya.

Misrohatun juga mengingatkan pentingnya pendampingan aktif orang tua dalam penggunaan perangkat digital. Ia mengaku mengontrol aplikasi yang bisa diunduh serta memantau konten yang diakses anaknya.

“Jangan sampai aturan ini membuat anak jadi ngumpet-ngumpet atau malah menjadi sosok lain yang tidak bisa dipantau. Orang tua tetap harus bicara soal tanggung jawab dan melindungi anak di dunia maya,” kata dia.

Di satu sisi, pembatasan ini bisa membuat lingkungan digital anak lebih aman. Risiko terpapar konten negatif bisa ditekan. Tapi di sisi lain, media sosial juga jadi ruang belajar dan berekspresi. Ada kondisi saat anak yang justru berkembang lewat platform digital, baik secara kreativitas maupun pengetahuan.

Kepada IDN Times, Charisa (16) dan beberapa temannya memberikan pendapat mereka soal aturan ini. Mereka menilai kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan dan memang mengakui bahwa anak tidak sepantasnya mengenal gadget, meski pada kenyataanya mereka masih bisa mengaksesnya baik usai diberi orang tua atau karena lingkungan sekitar.

Kesadaran akan dampak negatif media sosial juga muncul. Salah satu anak menyebut, "Karena bisa menyebabkan kecanduan dan merusak otak." Bahkan, ada yang mengaku telah melihat langsung efeknya di lingkungan sekitar.

"Sadar sekali karena saya juga melihat dampaknya di lingkungan sekitar saya dan teman-teman terdekat saya, dan mereka jadi mengikuti gaya hidup standar yang berlebihan atau bergengsi," ujar mereka.

Upaya pengendalian diri pun mulai dilakukan, seperti mengikuti kegiatan sekolah. "Dan yang sudah kita lakukan untuk, mengontrolnya yaitu mengikuti ekstrakurikuler sekolah, menyibukkan diri agar tidak mencari HP terus, memulai hidup yang produktif agar, agar lupa dengan sosmed,"kata mereka

Meski begitu, menurut para remaja perempuan ini adaptasi tetap menjadi tantangan. "Punya, tetapi mungkin pada awal-awal akan merasa kehilangan. Tetapi seiring berjalannya waktu karena terbiasa jadi mulai terbiasa," ujarnya.

Sebagai alternatif, anak-anak mulai melirik aktivitas lain. Alternatif kegiatannya, kata mereka adlaah bisa seperti kumpul dengan teman-teman tanpa HP, bermain mainan tradisional. Charisa sendiri bahkan mengaku saat ini dia tak punya media sosial apapun, hanya aplikasi chat WhatsApp untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga.

Kementerian PPPA menilai aturan tersebut perlu diimbangi peningkatan literasi digital dan pendampingan orang tua. Dia mengingatkan anak berpotensi mencari celah seperti VPN. Karena itu, pengawasan, komunikasi, dan pengasuhan positif dinilai penting, dengan kolaborasi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

“Masih banyak orang tua yang belum memiliki literasi dan keterampilan digital yang memadai. Karena itu, penguatan kapasitas orang tua dalam mendampingi anak menjadi sangat penting,” ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi.

Namun, Amnesty International Indonesia menilai kebijakan ini berpotensi melanggar hak anak dalam berkomunikasi, berekspresi, dan mengakses informasi.

“Pelarangan menyeluruh terhadap media sosial ini akan merampas hak puluhan juta anak muda di Indonesia atas saluran-saluran penting untuk berkomunikasi dengan sesama, mengakses informasi, mengembangkan kreativitas, dan mengekspresikan diri mereka,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Dia menilai pelarangan bukan solusi, dan justru mendorong akses sembunyi-sembunyi tanpa perlindungan memadai.

Sedangkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan larangan anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial harus disertai pengawasan ketat terhadap platform digital. Kebijakan dalam Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mulai berlaku 28 Maret dinilai tidak akan efektif tanpa kepatuhan penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Komisioner KPAI Kawiyan menyebut platform wajib memiliki mekanisme verifikasi usia, pembatasan akses, serta respons cepat terhadap pelanggaran.

“Platform digital harus memiliki kewajiban yang jelas untuk melakukan verifikasi usia, membatasi akses anak, serta merespons secara cepat setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan anak,” ujarnya.

Dia juga menilai ruang digital belum sepenuhnya aman, terlihat dari masih maraknya konten negatif. Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan pengawasan teknis dan sanksi tegas bagi platform yang tidak patuh agar aturan benar-benar berjalan efektif.

Pembatasan media sosial yang mulai berlaku 28 Maret 2026 menunjukkan bahwa pemerintah melihat dampak dunia digital terhadap anak.Tapi efektivitasnya tidak hanya bergantung pada aturan. Ada peran orang tua, kesiapan platform, dan kesadaran pengguna yang sama pentingnya. Karena pada akhirnya, masalah utamanya bukan sekadar akses, tapi bagaimana teknologi itu digunakan.