Ia menerangkan, masa lanjutan pelaksanaan PSBB semestinya dibarengi dengan evaluasi agar kegagalan dalam hal menekan angka penularan tak kembali terulang, terlebih soal cara Pemkot Depok dalam membatasi pergerakan warga.
Dalam pandangannya, mobilitas warga di luar rumah kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik mereka yang bekerja di kantor atau pedagang yang bergantung hidup pada penghasilan harian. Sementara ketidakpatuhan masyarakat menjadi narasi yang selalu digaungkan sebagai penyebab meroketnya angka kasus penyebaran virus.
“Kebanyakan pemerintah hanya mampu menyalahkan ketidakdisiplinan masyarakat, namun tidak mampu mengetahui penyebab dan jalan keluarnya,” kata Roy kepada IDN Times, Rabu.
Baginya, pembuatan dapur umum sebanyak mungkin di setiap kelurahan jadi salah satu cara menekan mobilitas warga di luar rumah.
“Namun karena ini tidak pernah dilakukan, maka masyarakat terpaksa kembali keluar rumah lagi untuk cari makan. Gak akan ada keluarga yang mau diam di dalam rumah kalau kelaparan, apalagi harus bayar kontrakan bulanan," ucap dia.
Dengan dapur umum di setiap kelurahan, kata Roy, maka sama saja memastikan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan tidak takut kelaparan sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah dan menyebabkan penularan dan peningkatan angka positif corona.
Dari keterangan yang dihimpun lewat Dinas Sosial setempat, sejauh ini jumlah dapur umum masih terbatas. Saat PSBB tahap pertama, tercatat Dinsos baru menyediakan satu dapur umum yang berlokasi di Kecamatan Cimanggis.
