Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengaku siap memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Tak sendiri, Prasetyo dipanggil KPK bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Saya siap memenuhi panggilan, sesuai jadwal dari surat yang diberikan KPK kepada saya," ujar Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (20/9/2021).
Anies dan Prasetyo dipanggil oleh KPK untuk dimintai sejumlah keterangan soal dugaan korupsi tanah di Munjul. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan Anies dan Prasetyo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (21/9/2021).
"Benar tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC (Yoory Pinontoan) dan kawan-kawan, di antaranya yaitu Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta)," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/9/2021).
Terkait pemanggilan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berpendapat bahwa Anies dan Prasetyo adalah pimpinan yang patuh dan taat pada hukum dan akan memberikan keterangannya, karena dia, Anies dan Prasetyo sudah pernah memberikan keterangan soal kasus hukum lainnya.
"Pak Pras sudah pernah dipanggil, pak Anies juga dulu bersama saya waktu kasus Habib Rizieq dipanggil kami taat ya. Kami akan taat pada proses hukum apapun. Akan memberi klarifikasi jika memang diperlukan," kata dia di Jakarta, Senin (20/9/2021).
"Prinsipnya kami meyakini kami tidak terlibat dalam kasus-kasus yang sedang ditangani KPK," kata dia.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah, salah seorang tersangka ada anak buah Anies yakni Mantan Direktur Utama, PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan.
Tersangka lainnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar dan Korporasi PT Adonara Propertindo.